Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Disahkan DPR RI, Gedung Wakil Rakyat Dijual di Toko Online, Harga Mulai dari Rp 2.500

Diketahui, sejumlah online shop seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia dengan harga mulai Rp 2.500 sampai Rp 123 juta.

Editor: Arif Fuddin Usman

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - UU Cipta Kerja Disahkan DPR RI, Gedung Wakil Rakyat 'Dijual' di Toko Online, Harga Mulai Rp 2.500

Hal itu sebagai buntut dari disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI, pihak yang 'kecewa' mau menjual gedung wakil rakyat tersebut lewat situs belanja terkenal.

5 Poin Janji Jokowi untuk Buruh di Kampanye Pilpres 2019, Kini Didemo Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas Puji-puji UU Cipta Kerja, Tampil di Mata Najwa

Diketahui, sejumlah online shop seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia dengan harga mulai Rp 2.500 sampai Rp 123 juta.

Menyikapi itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap Kepolisian melakukan penindakan tegas kepada pihak yang menjual gedung DPR di Online shop.

Indra menilai, penjualan gedung DPR di online shop hanya sebatas jokes atau lelucon dari proses pendewasaan masyarakat dalam menyikapi sesuatu keputusan.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020) sore. Aksi unjuk rasa berlangsung tepat di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020) sore. Aksi unjuk rasa berlangsung tepat di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. (TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI)

Namun, hal tersebut tidak lazim karena gedung DPR merupakan Barang Milik Negara (BMN).

"Menurut saya Kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN. Jadi jokes-jokes semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," kata Indra di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Indra mengaku, tidak akan melaporkan pihak yang menjual gedung DPR dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian Keuangan, sebagai bendahara umum negara.

Live Streaming Trans 7 | Najwa Shihab dan Mata Najwa Mereka-reka UU Cipta Kerja yang Kontroversial

Kasihan!Anggota DPRD Ini Diusir Mahasiswa PMII Gara-gara Salah Sebut UU Cipta Kerja jadi Cipta Karya

"Jadi kalau ada yang melakukan informasi yang semacam itu, ya Kemenkeu dan Kepolisian yang menindaklanjuti," kata dia.

Di sisi lain, Indra memahami jika ada pihak yang kecewa dengan keputusan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Tetapi, Indra menyebut ada juga pihak yang pro dengan undang-undang tersebut. "Yang kecewa barangkali ada, yang mendukung juga ada," ucap Indra.

Tuai Polemik dan Penolakan

Pengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut menuai polemik dari berbagai kalangan pekerja.

Para elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja, khususnya para buruh dan pekerja.

Penolakan tersebut kemudian memunculkan aksi demo hingga ancaman penolakan kerja.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved