Danny dan Rahman Bando Hadiri Dialog Bareng Warga Difabel

"Padahal mereka sebenarnya bisa berobat dan bisa sembuh. Kalau sudah seperti itu, mereka sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat kerja ataupun kembali ke sekolah," katanya.

Ia berharap, ada edukasi yang dilakukan pemerintah pada berbagai pihak mengenai pengetahuan tentang kusta. Bahwa kusta itu tidak menular dan bisa sembuh.

Sekretaris Persatuan Tunanetra (Pertuni) Sulawesi Selatan Ismail menyampaikan lima hal yang juga penting jadi perhatian para calon.

Yakni aksesibilitas layanan publik, ketenaga kerjaan, pendidikan Inklusi, tidak diperhatikannya para warga difabel yang tidak berada dalam naungan panti atau yayasan serta aksesibilitas fasilitas umum.

Ia menilai, selama ini ketika pemerintah merencanakan suatu program pemberdayaan terhadap difabel netra atau buta, itu kebanyakan berdasarkan prasangka.

Bahwa orang buta hanya bisa memijit, ataupun menyanyi. Padahal, banyak sektor lain juga yang bisa dimasuki difabel netra.

“Sekarang itu sudah banyak dari kalangan kami yang kuliah di berbagai jurusan. Jadi kami juga seharusnya diakomodir untuk memilih pekerjaan yang lainnya," katanya.

Ramlah dari Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan, banyak menyoroti soal masih tidak teraksesnya berbagai layanan publik yang selama ini telah menghambat Tuli di Makassar untuk mendapatkan haknya.

"Contohnya, selama ini belum ada juru bahasa isyarat yang tersedia di sekolah-sekolah inklusif," katanya.

Ni Nyoman Anna dari Persatuan Orangtua dengan Anak Autis (POAAM) mengatakan, salah satu tantangan bagi anak autis selain pemahaman masyarakat yang masih minim tentang autisme, juga sistem pendidikan yang konon inklusi.

"Tapi kenyataannya manajemen sekolah dan para guru belum begitu paham tentang penanganan autistik. Padahal orang dengan disabilitas itu memiliki karakter dan pemahaman yang berbeda," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, masih banyak yang salah paham tentang autisme ini. dia pun mempertanyakan sejauh mana para kandidat ingin lebih jauh memahami disabilitas ini dan seberapa besar mau meluangkan anggarannya untuk disabilitas.

LBH Bersuara

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Muhammad Haidir menyuarakan isu yang belakangan erat kaitannya dengan warga difabel.

Sejauh ini dari sisi regulasi, lanjut dia, bantuan hukum itu belum menyasar kelompok difabel.

"Padahal, sejak tiga tahun terakhir LBH banyak mendampingi sejumlah organisasi difabel yang menangani difabel yang berhadapan dengan hukum," katanya.

Isu tersebut, lanjut dia, juga penting diperhatikan oleh pemerintah yang akan datang.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad