DPRD Takalar Gunakan Hak Interpelasi, Ditolak 10 Legislator, Didukung Putra Wabup

Mereka menyoalkan tentang dasar pelaksanaan hak interpelasi.

"Izinkan saya menjelaskan dulu baru anda semua interupsi. Bagaimana mungkin anda mempertanyakan sesuatu yang belum saya jelaskan," kata Jabir dengan nada tinggi.

Pada akhirnya, dengan komposisi pengusul yang dominan, forum sidang paripurna menyetujui pelaksanaan Hak Interpelasi .

• LINK Live Streaming TV Online Chelsea vs Barnsley Carabao Cup, Akses di Sini Tonton Gratis di HP

• Dukung Ketahanan Pangan Sulsel, Bank BNI Wilayah Makassar Siap Akselerasi KUR di Sektor Pertanian

• Login kemnaker.go.id / SSO buat Cek Nama, 5 Jenis Rekening Ditolak Terima BLT BPJS Ketenagakerjaan

Ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya menambahkan, pengusulan Hak Interpelasi itu merupakan sikap fair anggota legislatif terhadap kinerja Bupati Takalar Syamsari Kitta

"Kita fair saja bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar jauh dari harapan. Bupati melakukan mutasi kiri kanan dan tidak memperhatikan kinerja ASN," kata Darwis.

Selanjutnya, DPRD akan mengagendakan paripurna untuk pelaksanaan paripurna pembentukan Panitia Khusus (pansus) hak interpelasi.

Syamsari Kitta yang dikonfirmasi Tribun Timur belum memberikan keterangan.

Golkar-Gerindra Pecah Kongsi, Demokrat Abstain

Partai Golkar, Gerindra dan PAN pecah kongsi terkait Hak Interplasi itu.

Tak semua legislator ketiga partai itu menyepakati penggunaan hak istimewa anggota dewan itu.

Partai Golkar misalnya, dari empat anggota yang duduk di DPRD Takalar, hanya dua orang yang menyetujui penggunaan Hak Interpelasi .

Begitu pula Partai Gerindra dan PAN yang mengontrol tiga kursi di DPRD Takalar, hanya satu legislator dari masing-masing partai yang menyetujui Hak Interpelasi i.

Sementara Partai Demokrat yang memiliki satu kursi memilih abstain alias tidak berada pada kubu menolak maupun menyetujui penggunaan Hak Interpelasi.

“Hak bertanya yang termuat dalam intepelasi itu saya anggap sudah sering ditanyakan, bahkan hingga pada pemandangan umum fraksi-fraksi telah dijawab bupati. Seandainya substansinya lebih tajam dan real serta tujuannya jelas, pasti saya bersikap,” kata Legislator Demokrat Husniah Rachman Daeng Tayu.(*)

DPRD Ajukan Hak Interpelasi

+Sepakat
PKS (5 kursi)
PPP (2 kursi)
Nasdem (3 kursi)
PKB (2 kursi)
Hanura (2 kursi)

+Pecah Kongsi
Golkar 2 orang (dari 4 kursi)
PDIP 1 orang (dari 2 kursi)
PAN 1 orang (dari 3 kursi)
Gerindra 1 orang (dari 3 kursi)

+Menolak
PBB (2 kursi)
Perindo (1 kursi)

+Abstain
Demokrat (1 kursi)