Batal? Jokowi Tak Setuju PSBB Jakarta Diterapkan Anies Baswedan dan Pilih PSBM, 3 Menteri 'Nyerang'

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus Suparmanto.

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.

Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ).

"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus Suparmanto.

3. Agus Gumiwang ( Menperin )

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.

Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.

Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus Gumiwang dalam video conference. 

Agus Gumiwang memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen.

Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.

Agus Gumiwang menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020.

Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus Gumiwang menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.

"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," ujar dia.(*)