Belajar dari Nurdin Halid dan Golkar

Mengapa? Untuk apa mengontrol penuh Golkar Sulsel, kalau Airlangga sendiri, tidak ridho padanya? Ini yang tidak dibaca secara cermat oleh para penentangnya.

Sekarang, mari kita uji sejauh mana rasionalitas hipotesis di atas dengan fakta yang terjadi di forum Musda.

Tatkala Steering Committee membacakan hasil verifikasi syarat dukungan masing-masing kandidat, hanya Hamka B Kadhy satu-satunya yang memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen dari pemilik suara Musda.

Apa yang terjadi? Menurut aturan main yang berlaku di Golkar, setiap dukungan ganda, dinyatakan batal.

Akibatnya, setelah surat dukungan diverifikasi, Hamka B Kadhy yang semula mendapat 16 surat dukungan, tinggal sepuluh.

Supriansa yang mendapat 12 surat dukungan, tinggal dua. Taufan Pawe yang mendapat 14 surat dukungan, tinggal sembilan.

Syamsuddin Hamid yang mendapat 4 surat dukungan, tinggal satu. Mengapa bisa terjadi? Yah, begitulah dinamika Musda kalau terjadi lebih dari 1 kandidat.

Bagi pemilik suara, itulah momentum untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
Yah, lazim hukum ekonomi semacam itu, berlaku dimana-mana.

Pada situasi itu, jika saja NH benar-benar bermaksud kembali mengontrol Golkar Sulsel untuk lima tahun ke depan melalui tangan Hamka, maka, NH tidak akan membuang peluang dan kesempatan itu begitu saja.

Ia bahkan tidak perlu melakukan intervensi lebih jauh, tetapi cukup membiarkan forum berlangsung apa adanya, sesuai tata tertib yang berlaku.

Suka tidak suka, terima tidak terima, sebagai calon tunggal, maka, Hamka-lah yang akan terpilih secara sah sebagai Ketua Golkar Sulsel.

Tetapi tidak. NH tak membiarkan itu terjadi, sebab tak mau ada yang terluka.

Semenjak berhasil 'menguak yang tersembunyi' melalui instrumen diskresi Supri, tampaknya sudah terbangun sebuah skenario di kepalanya, bagaimana mensukseskan Musda sesuai harapan Airlangga.

Musyawarah! Benar, itu dia. Hanya mekanisme musyawarah itulah yang bisa menghasilkan Musda tanpa gejolak.

Begitu pula dengan keputusannya memindahkan Musda ke Jakarta, merupakan rangkaian dari skenario itu.

Saat diminta oleh pimpinan sidang untuk menengahi forum yang sontak memanas pasca pembacaan hasil verifikasi dukungan, NH pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu.

Ia lantas menyodorkan solusi terbaik untuk menempuh mekanisme musyawarah sesuai Pasal 70 AD/ART Partai Golkar.

Ketika peserta Musda serempak menyetujui, maka tata tertib pemilihan ketua pun di kesampingkan.

Dengan begitu, semua calon ketua dinyatakan sah. Singkatnya, keempat calon itu kemudian difasilitasi olehnya untuk melakukan musyawarah. Dan alhasil, Taufan Pawe terpilih secara mufakat.

Musda X Golkar Sulsel yang berakhir cantik itu, menepis banyak hal.

NH yang semula dituding hendak melanggengkan kekuasaan di Golkar Sulsel, terbukti secara realitas, tidak benar.

Faktanya, ia sama sekali tak berusaha memanfaatkan situasi untuk menggolkan Hamka.

Bahkan demi kepentingan yang lebih besar, demi kebesaran Golkar Sulsel ke depan, ia rela mengesampingkan kepentingan pribadinya.

Supriansa yang semula diasumsikan sebagai titipan Airlangga, terbantahkan dengan sendirinya, begitu Taufan Pawe, juga, mendapatkan diskresi saat ia pun tak memenuhi syarat.

Ini menunjukkan kalau DPP Golkar memang tak punya titipan. Satu-satunya titipan khusus Airlangga adalah Musda tanpa gejolak. Dan, itu berhasil dilaksanakan dengan baik oleh NH secara apik.

Nurdin Halid dan Golkar Sulsel telah berhasil menyuguhkan sebuah permaian politik yang bermartabat melalui proses musyawarah untuk mufakat(*)