Kapal Tambang Pasir Makassar New Port Dilempari Molotov
Penambangan pasir laut itu dilakukan sejauh 22 mil laut dari daratan Pulau Kodingareng.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pembangunan Perumahan menghentikan sementera penambangan pasir di perairan Makassar, Selasa (7/7).
Hal itu setelah kapal perusahaan tersebut dilempari bom molotov.
PT Pembangunan Perumahan merupakan pemenang tender proyek Makassar New Port (MNP) menggandeng PT Boskalis Internasional Indonesia dan PT Benteng Laut.
Penambangan pasir laut itu dilakukan sejauh 22 mil laut dari daratan Pulau Kodingareng.
Gabungan warga Pulau Kodingareng, Barrang Caddi dan Langkai memprotes penambangan pasir dengan berunjuk rasa di tengah laut.
• Vicky Prasetyo Ditahan Selama 20 Hari, Begini Penjelasan Kejaksaan dan Duduk Perkaranya
• Besok Mendagri Seharian di Sulsel, Bahas Pilkada Hingga Penanganan Covid-19
• VIDEO: Corporate Secretary Pelindo IV Temui Pendemo Terkait Pembangunan Makassar New Port
Warga setempat menganggap aktivitas perusahaan memperkeruh laut. Akibatnya, tangkapan ikan pun menurun.
Protes warga kepulauan itupun berakhir dengan pelemparan molotov ke arah kapal milik PT Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan asal Belanda.
Direktur Polairud Polda Sulsel Kombes Heri Wiyanto mengatakan, unjuk rasa warga di tengah laut sangat membahayakan.
"Karena kondisinya sudah membahayakan, baik bagi warga dan pihak lain maka operasi tambang pasir dihentikan sementara sambil menunggu hasil komunikasi pihak terkait," kata Heri.
Unjuk rasa serupa juga disuarakan Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang di bawah Fly Over dan depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.
• Pelindo IV Tegaskan Pembangunan MNP Sesuai Prosedur
• New Normal, Progress MNP Kini Capai 31,10 Persen
• Tinjau MNP, Menteri Perhubungan Minta Pelindo IV Persingkat Waktu Antrean
Aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar, PC IMM Makassar Timur dan Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar itu mendesak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mencabut izin PT Boskalis dan PT Banten Lautan Indonesia.
Corporate secretary PT Pelindo IV (Persero) Dwi Rahmad Toto berharap aksi tersebut murni dari masyarakat sekitar dan tidak ditunggangi.
"Melihat aksi-aksi ini, kami berharap murni dari masyarakat sekitar, tidak ditunggangi atau tidak ada kepentingan tertentu. Karena proyek MNP ini adalah proyek strategis nasional yang sangat menjadi andalan pemerintah untuk mengembangkan Indonesia Timur ke depan," ucap Dwi.
Saat ini, PT Pelindo sementara berkomunikasi dengan warga.
"Semoga 1 atau 2 hari ke depan bisa ada kesepakatan dengan warga agar kegiatan tambang pasir bisa beroperasi kembali," ujar Dwi.(*)
