Penjabat Wali Kota Makassar, Hukum Rimba, dan Storm Leader

Oleh: Abdul Gafar
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Makassar

Maju dan mundurnya sebuah negara atau daerah tergantung dari kemampuan pemimpinnya. Seorang pemimpin harus menjadi contoh terbaik dalam berkata dan berperilaku.

Dalam kepemimpinan tradisional di Sulawesi Selatan dikenal adanya prinsip iya kana, iya gau. Satunya kata dengan perbuatan.

Apa yang dikatakan, itu yang dilaksanakan. Yang justeru sering terjadi pada diri seorang pemimpin, lain yang dikatakan, lain pula yang dilaksanakan.

Jabatan adalah suatu amanah yang dicantelkan ke pundak seseorang untuk dilaksanakan. Sebagai konsekuensinya, sang pejabat wajib menjalankan amanah tersebut dengan baik.

Masa jabatan tergantung dari posisi dan kewenangan yang diberikan. Ada yang sampai 5 tahun. Kemudian diperpanjang lagi 5 tahun berikutnya.

• Dulu Namanya Mamuju Utara, Kini Jadi Pasangkayu, Begini Sejarahnya

Lalu diusulkan lagi untuk diperpanjang, diperpanjang, dan diperpanjang.

Sebaliknya ada juga yang ‘hanya’ seumur jagung bahkan lebih singkat lagi dari itu. Seperti yang baru saja terjadi di Kota Makassar.

Seorang penjabat wali kota hanya bertugas sekitar 40-an hari saja. Ini merupakan masa jabatan yang terpendek.

Entah apa alasannya sehingga penjabat ini ‘dicopot’.

Mungkin ada evaluasi dari yang memberi jabatan bahwa sang penjabat dianggap gagal mengemban amanah yang dipikulkan di pundaknya.

Entahlah. Berbagai spekulasi berkembang tanpa ada kejelasan pencopotan tersebut.

Situasi dunia, negara, provinsi, dan kota yang dilanda covid-19 belum menunjukkan kondisi yang menyenangkan.

Korban terus bertambah, di samping ada juga yang sembuh. Makassar ditengarai korban covid-19 terus menunjukkan angka yang terus menaik.

Diduga penjabat wali kota belum bekerja maksimal menekan angka pertambahan korban covid-19.

• Gubernur Minta KKSS Bersatu Bangun Bangsa

Ada kelonggaran terhadap ruang gerak warga masyarakat sehingga memunculkan angka-angka baru terus bertambah.

Penjabat Wali Kota Makassar yang berlatar belakang sarjana kehutanan dengan gelar profesor sesungguhnya sangat mumpuni.

Seorang sarjana kehutanan biasanya tangguh dalam menghadapi tantangan ‘ganasnya’ hutan belantara yang dimeriahkan auman binatang buas.

Sesungguhnya sang penjabat walikota yang juga seorang professor kehutanan dapat saja menerapkan prinsip di hutan dengan satwa binatang buas didalamnya.

Aturan itu yakni ‘hukum rimba.’ Artinya, siapa yang kuat, dialah yang menang.

Masyarakat harus dihadapi dengan cara keras dan mengandalkan segala kekuatan yang dimilikinya.

Tetapi atas penilaian wali provinsi (gubernur) sang professor dianggap gagal.

Maka sang wali provinsi (penulis konsisten menggunakan istilah wali, seperti juga wali murid, wali kelas, wali mahasiswa, wali fakultas, wali univeristas, dan wali-wali lainnya) ingin mengganti dengan orang yang dianggap strong leader (pemimpin yang kuat).

Artinya, penjabat wali kota, sang professor kehutanan kita ini dianggap weak leader (pemimpin yang lemah).

• Pengumuman Hasil Seleksi PMB Pascasarjana Unhas 2020/2021, 1723 Dinyatakan Lulus

Maka dipilihlah seorang professor yang berlatar belakang teknik dengan pengukuhan Guru Besar Struktur Beton Bertulang. Wah, kuat betul ini.

Banyak keberhasilan yang telah dicapai sang penjabat lalu, namun sang wali provinsi memiliki pandangan lain memilih penjabat baru.

Harapan besar memimpin kota Makassar dari seorang professor kehutanan ke professor teknik menjadi lebih baik lagi.

Selain memilih seorang yang dianggap sebagai strong leader, mungkin juga akan diterapkan gaya storm leader (pemimpin badai).

Maksudnya sekali bereaksi banyak urusan yang selesai.

Seperti halnya ketika badai menerjang sesuatu tempat, maka apa saja yang ada di depannya dilibas, diterbangkan, dan bahkan ditenggelamkan.

Seorang pemimpin harus jujur dan terbuka untuk dikritik. Bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan untuk dilaksanakan.

Dapat bekerja sama dengan mitranya dalam berbagai level.

Semoga pilihan wali provinsi dapat membuat Makassar mampu keluar dari lilitan penyebaran covid-19.

Karena Makassar dianggap sebagai barometer keberhasilan provinsi. (*)

Artikel ini telah terbit di Kolom Teropong Rubrik Opini koran Tribun Timur edisi cetak Senin, 29 Juni 2020