Masih Negerikukah Indonesia?

Bahkan lebih ironis lagi pelosokpun sudah dikuasai oleh mereka yang sudah ‘dipribumikan’ oleh negara.

Gunung, hutan, lembah, dan laut pun turut mereka nikmati sebagai sang pemiik. Akhirnya kita menjadi ‘penumpang’ di negara sendiri. Gampang digusur dan dikejar-kejar.

Rakyat di negeri ini mudah dilecehkan oleh elite penguasa yang sedang menikmati kekuasannya. Gelontoran tenaga kerja asing memasuki Indonesia menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah.

Tenaga kerja kita dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk kerja proyek-proyek infrastruktur besar.

Pertanyaan kita, salah siapakah ini? Bukankah negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa ini? Kenyataan ini lagi-lagi mencederai tujuan nasional yakni memajukan kesejahteraan umum.

• SERUNYA Mata Najwa Semalam Bahas Kasus Lucu Novel Baswedan, Siapa Jenderal Bintang 2 Bela Pelaku?

Faktanya, rakyat dibuat menganggur akibat tidak diberdayakan, malah diperdayakan. “Keterampilanmu tidak cocok untuk kerja ini”, kira-kira begitu yang dijadikan alasan dalam perekrutan tenaga kerja.

Ada proyek-proyek tertentu, dimana tenaga kerjanya terbawa dari negara pemberi pinjaman. Lalu rakyat kita hanya ‘menonton’ dari kejauhan.

Kita hanya menikmati kepulan asap dan debu tanpa merasakan manfaat dari proyek tersebut.

Sebagai satu negara berdaulat, wilayah kita sering dijadikan ajang pencurian oleh pihak asing. Mereka, para pencuri di lautan bebas memasuki wilayah kita tanpa terdeteksi oleh aparat keamanan.

Kapal-kapal pencuri itu memiliki kemampuan mengalahkan kemampuan jelajah aparat keamanan kita di laut.

Apalagi mereka terkadang dikawal oleh Angkatan Laut mereka. Beberapa waktu lalu ketika Menteri Kelautan dijabat oleh Ibu Susi, kapal-kapal pencuri itu ditembak dan ditenggelamkan.

Tetapi kini, cukup dihalau ke luar tanpa ada tindakan tegas.

Apa yang dapat kita ikrarkan ulang dengan Kebangkitan Nasional saat ini? Sebagai rakyat, kita terkadang dibuat bingung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa.

Sering terjadi inkonsistensi dalam mengelola pemerintahan. Akibatnya, rakyatlah yang merasakan dampak buruknya.

Akankah ini terus berlanjut kita rasakan? (*)