KPU Makassar Minta Tambahan Anggaran Rp 5,9 Miliar

Suasana Pilwalkot tahun ini berbeda dari sebelumnya, mengingat masih masa pandemi corona, KPU akan melakukan pembatasan kampanye terbuka, apalagi mengumpulkan orang dengan skala besar.

"Walaupun begitu, kampanye alat peraga kampanye akan massif. kita hanyalah berkordinasi saja," paparnya.

Dalam Pilwalkot ini, KPU juga berkomitmen untuk mengedepankan protokol kesehatan.

"Bukan hanya soal kampanye, tapi lebih kepada siklus tahapan ini, tapi bagaimana mengolah tahapan tapi bagaimana mengintegrasikan mengendalikan covid," kata Farid.

Ia mengungkapkan KPU itu bukan hanya kampanye, ada juga kegiatan lain yang konsepnya bisa menghadirkan banyak orang, misalnya rekapitulasi penghitungan suara dan sebagainya.

Olehnya kata Farid, penting pihaknya mendiskusikan dengan Walikota sebagai penanggung jawab gugus tugas, di Makassar.

"Tahapan kita laksanakan tapi tentu saja mengedepankan keselamatan nyawa warga paling penting," tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, mengatakan pihak pemerintah kota Makassar siap melakukan support full KPU untuk bisa melaksanakn Pilkada yang berkualitas lancar dan aman.

“Tahapan Pilkada kan sudah mulai dilaksanakan 15 Juni. Terkait anggaran tidak ada masalah. Mereka (KPU) diminta dulu kembali merestrukturisasi anggarannya karena beberapa rencana penggunaan anggaran sudah tidak ada. Seperti independen, pengumpulan massa skala besar jadi skala kecil dan virtual,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Makassar Rudiyanto Lallo.

Menurut Rudi, pihaknya siap mendukung suksesi pelaksanaan Pilkada di Makassar, tentunya dengan menjunjung profesionalisme, serta melakukan protokol kesehatan.

"Jika untuk kemaslahatan warga, tentu DPRD sangat mendukungnya. Pastinya harus mengedepankan profesionalisme dan melakukan protokol kesehatan ditengah pandemi ini," ujarnya.