Kejati Sulsel Dinilai Abaikan Instruksi Jaksa Agung dalam Kasus PDAM Makassar

Salah satunya adalah penanganan kasus penyelidikan dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar yang diindikasi merugikan negara senilai Rp 31 miliar.

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto keluar dari ruangan usai menjalani pemeriksaan Kantor Kejaksaan Tinggi, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (13/5/2020). 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diminta lebih transparan dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Salah satunya adalah penanganan kasus penyelidikan dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar yang diindikasi merugikan negara senilai Rp 31 miliar.

"Sejak awal sering kami ingatkan ke Kjaksaan Tinggi Sulsel, penanganan kasus kasus korupsi yang menyita perhatian publik agar tidak tertutup penanganannya. Perkembangan kasus PDAM Makassar harus dibuka," kata Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, di Makassar, Sulawesi Selatan ( Sulsel ), Kamis (28/5/2020).

Menurut Kadir, ACC menilai Kejati Sulsel sangat tertutup dalam hal update (perkembangan) perkara korupsi yang ditangani.

Penggiat Antikorupsi itu menganggap ada kesan Kejati Sulsel sengaja tidak mempublikasikan perkara korupsi apa saja yang mereka tangani.

Padahal keterbukaan informasi publik untuk penanganan perkara di kejaksaan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Serta Sudah ada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi dan Instruksi Jaksa Agung RI (Insja) Nomor: INS-001/A/JA/6/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan aturannya jelas.

"Jadi kami heran saja kalau di kejaksaan tertutup kepada pencari informasi. Harapan kami pihak kejaksaan jangan menutup diri terkait dengan informasi publik khususnya penanganan kasus korupsi, " jelas Kadir.

Kasus dugaan korupsi PDAM Makassar yang ditangani Kejati Sulsel terkait anggaran 2017-2018.

Kasus ini diindikasi merugikan negara senilai Rp 31 miliar.

Halaman
1234
Penulis: Hasan Basri
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved