New Normal, Pemkot Makassar Massifkan Perwali Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf angkat bicara mengenai wacana pemberlakuan 'New Normal' di Kota Makassar.

Terkait dengan penerapan itu, Makassar kata Yusran belum bisa memastikan kapan kebijakan new normal bisa diterapkan.

Menurutnya, alasan sehingga new normal belum bisa diterapkan karena jumlah kasus covid 19 di Makassar masih tinggi.

Ia memaparkan, posisi R-O atau jumlah kasus baru yang tertular, dari satu kasus infeksi pada populasi rentan di Makassar, masih berada di posisi 1,3, sementara persyaratan utama untuk penerapan new normal, R-O harus dibawah satu.

"Arahan presiden adalah memperketat penerapan protokol kesehatan. Karena penerapannya harus RO-nya dibawah 1, jadi Kita harus intens lagi. hasil investigasi pusat, Makassar belum bisa terapkan new normal," ujar Yusran.

Adapun upaya Pemkot Makassar, agar Makassar bersyarat dalam penerapan new normal, dengan memassifkan Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang pembatasan aktivitas di luar rumah.

"Kami akan massif di tingkat RT RW dan kelurahan. Sekaligus mengecek penerapan standar kesehatan oleh WHO di pusat belanja seperti mall dan lainnya," katanya.

Selain itu Yusran juga menegaskan, jika ada pihak yang melanggar Perwali ini akan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin menjelaskan, rumus R0 adalah angka reproduksi (potensi penularan) penyakit Covid, sementara Rt adalah masa penyebaran virus tersebut.

"Jadi kalau ada satu orang positif virus, lalu menularkan tiga orang lainnya, maka itu baru disebut R0 tidak bagus, bisa sampai 2 atau 3 angkanya. Kalau dia tidak menularkan siapapun, maka itu R0nya bagus," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, estimasi angka yang bagus adalah kumulatif dari R0 lebih kecil dari 1, dan yang tidak bagus adalah dari 1 hingga 3,5.