OPINI

Berdamai dengan (Akuntabilitas Anggaran) Covid, Bisa?

Baik BPK, BPKP, Inspektorat, SPI jangan mau diajak berdamai dengan Covid pada urusan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dokumen Syarif Syahrir Malle
Syarif Syahrir Malle 

Oleh: Syarif Syahrir Malle
(Pegawai BLU UIN Alauddin Makassar)

Presiden Jokowi, melalui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pada Kamis (7/5/2020) lalu menyatakan, “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid 19 untuk beberapa waktu ke depan”.

Poin pentingnya yakni bahwa selain berdamai, juga harus hidup berdampingan, menyesuaikan diri, jangan menyerah, dan mengedepankan serta mewajibkan protokol kesehatan yang ketat, dan ditutup dengan mengetengahkan istilah “tatanan kehidupan normal yang baru” (new normal life).

Apa yang dimaksudkan oleh Presiden, saya pikir sudah sangat jelas dan kita pun telah menjalankan protokol kesehatan tersebut berhari-hari selama lebih kurang 2 bulan terakhir, baik dalam format work from home, work from office, maupun work of the road bagi abang/daeng ojol.

Diskusi selanjutnya yakni bagaimana implementasi ‘hidup berdamai’ dalam konteks akuntabilitas penggunaan anggaran bagi aparatur pengawasan keuangan?

Remote Control Covid-19 Kini di Tangan Masyarakat, Ini Risikonya

Sekadar mengingatkan pada akhir Maret lalu, Presiden telah mengumumkan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai senjata ‘perang’ melawan Covid-19 yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam perkembangannya telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134 (12/5/2020) dikutip dari kompas.com.

Produk hukum inilah yang paling banyak menuai sorotan publik karena dianggap premature ketika dijalankan.

Kita wajib mengamini bahwa Perppu ini penting dikeluarkan sebagai dasar bagi pemerintah, otoritas keuangan, dan otoritas perbankan untuk melakukan tindakan luar biasa (extra ordinary measures) dalam menjamin stabilitas keuangan, menyelematkan perekonomian nasional, dan menjamin kesehatan masyarakat.

Namun di sisi lain, kita juga patut khawatir pada isi materi produk hukum tersebut, khususnya mengenai sistem pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved