Menyoal PSBB di Kota Makassar

Oleh: Dr. Andi Surahman Batara, SKM., M.Kes
(Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UMI Makassar - Sekretaris KNPI Sulsel)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang telah memasuki tahap II masih jauh dari kata berhasil sebagai strategi menghalau penyebaran covid-19 di kota ini.

Menurut saya ini karena ada gap antara kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat.

Kepatuhan masyarakat dinilai rendah. Tapi menurut saya hal itu tidak berdiri sendiri.

Ketidakpatuhan masyarakat ini menurut saya disebabkan oleh pesan kebijakan PSBB tidak jelas dari pemerintah.

Itu bisa kita lihat jejak digital pernyataan para pejabat yang saling bertolak belakang.

• Privasi dan Kehormatan

Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat bingung.

Bahkan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi seperti ini tentu mempertegas bahwa koordinasi dan sinergitas lintas sektor pelaksana kebijakan lemah.

Termasuk di sini adalah lemahnya koordinasi lintas daerah tetangga Kota Makassar bahkan kab/kota se-Sulawesi Selatan.

Penyebab lain adalah lambatnya pemerintah mengatasi dampak dari pemberlakuan PSBB.

Ini bisa dilihat dari kepanikan masyarakat pada pemenuhan kebutuhan pokok mereka.

Penyebab kegagalan lain adalah rendahnya pelibatan masyarakat. Okelah banyak gerakan relawan.

• Daftar Pemilik Klub Terkaya Liga Inggris, Pangeran Arab Ini Ancam Geser Posisi Pemilik Man City

Tapi banyak dari relawan ini bergerak secara sendiri tentu dengan sumberdaya yang mereka miliki.

Bisa dikatakan gerakan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan oleh Relawan FTI UMI.

Saya secara pribadi dari awal sudah menyampaikan bahwa mengadang covid 19 ini harus dimulai dari desa/kelurahan.

Ini harus diterjemahkan secara teknis. Selama ini kita hanya bicara zona merah saja.

Harusnya dibalik, bagaimana caranya kita bisa zona hijau. Zona hijau ‘bebas’ covid-19 harus dimulai dari desa/kelurahan.

Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada bapak Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf yang baru dilantik.

• Unhas Ciptakan Ventilator, Lebih Murah dari Harga Pabrikan

Penjabat Wali Kota Makassar sebaiknya memberi apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang patuh terhadap pemberlakuan PSBB.

Juga kepada masyarakat yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan melawan Covid-19.

Belajar dari Kota Makassar, terkait dengan kebijakan PSBB yang dinilai gagal dan bukan opsi kebijakan yang tepat untuk mengadang corona.

Karena banyak kendala dalam implementasinya.

Pertanyaan yang muncul kemudian. Kebijakan apa yang akan diambil?

Menurut saya karantina wilayah atau lockdown harus segera dilakukan.

Saat ini pemerintah harus memiliki mapping wilayah positif Covid-19. Wilayah bisa dipersempit sampai ditingkat desa bahkan dusun, RT RW.

Segerakan lakukan lockdown atau karantina wilayah yang positif covid-19. Tapi ini harus dilakukan serentak secara nasional.

Semoga Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi covi 19 di Indonesia. Wallahu a’lam bissawab. (*)

Makassar, 18 Mei 2020