Breaking News:

Pencetakan Uang vs Pelonggaran Moneter Masa Covid-19

BI mau tidak mau akan terus melanjutkan kebijakan QE tersebut, tentu selama dianggap masih kondunsif dilaksanakan.

Pencetakan Uang vs Pelonggaran Moneter Masa Covid-19
DOK
Marsuki, Guru Besar FEB Unhas dan Chief Economist BNI WMK

Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas dan Chief Economist BNI WMK)

Berita viral di ranah publik akhir-akhir ini mengenai perlunya pencetakan uang (MP) Rp 600 triliun untuk menghadapi wabah Covid-19. Usulan disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI karena pertimbangan, pemerintah mengalami kesulitan keuangan, sehingga diharapkan Bank Indonesia (BI) dapat mencetak uang sejumlah tersebut.

Opsi kebijakan mencetak uang dimaksudkan menopang keuangan pemerintah guna pembiayaan darurat dan mendesak. Dalam situasi dunia secara global diserang wabah Covid-19, perekonomian global melambat. Sehingga dalam kondisi seperti itu jelas tidak mudah mencari sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Meskipun dengan menerbitkan surat utang negara termasuk global bond misalnya dengan bunga tinggi. Sepintas, usulan tersebut bisa diterima akal masyarakat umum, tapi bagi masyarakat yang paham tentang urusan pencetakan uang, hal tersebut tidak mudah diterima. Maka mungkin agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, BI menyampaikan kekurang-setujuannya menempuh kebijakan tersebut (MP), dengan berbagai alasan logis berbasis teknikal keilmuan, karena dianggap kebijakan tersebut justru akan dapat mengacaukan kondisi perekonomian yang sedang bermasalah.

BI menganggap, kebijakan yang tepat dalam situasi seperti ini adalah kebijakan dengan mekanisme pelonggaran moneter atau quantitative easing (QE). Oleh karena itu menarik membahas secara ringkas tentang kedua kebijakan Bank Sentral tersebut

Kebijakan pencetakan uang adalah kebijakan yang dapat dilakukan Bank Sentral suatu negara karena alasan penting, baik dalam situasi normal atau tidak normal. Dalam situasi normal, bank sentral mempunyai tanggungjawab mencetak uang secara regular atas nama kepentingan negara guna memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya untuk menyediakan sejumlah uang sesuai kebutuhan dalam rangka melancarkan berbagai keperluan rakyat agar bisa hidup sejahtera. Sedangkan dalam situasi tidak normal, posisi bank sentral bisa dianggap sebagai bagian dari pemerintah, sehingga bank sentral dapat menjadi instrumen pemerintah merealisasikan rencana atau kebijakan yang akan dilaksanakannya.

Tapi itupun dengan syarat, jika pemerintah betul sedang mengalami kesulitan keuangan akut, akibat berbagai krisis yang terjadi sehingga tidak mempunyai sumber pembiayaan yang cukup membiayai pengeluaran yang diperlukan. Dalam kasus terakhir, Indonesia pernah mengalami keadaan seperti itu selama periode sebelum Reformasi 1997/1998.

Saat itu, Bank Sentral Indonesia (BI) statusnya sebagai salah satu anggota dewan moneter yg dibentuk pemerintah. Akibat krisis yang semakin berat pada krisis keuangan 98', BI akhirnya didesak secara politik untuk mengatasi krisis dengan cara mencetak uang dalam jumlah besar, sekitar Rp 400 triliun dengan membeli atau dengan jaminan Surat Utang Negara berbunga hampir 0 persen, dan tidak dapat dijual belikan.

Tujuannya untuk mendukung sektor perbankan agar tidak mengalami krisis likuiditas akibat ‘rush’ dana oleh masyarakat. Tapi ternyata dalam praktiknya banyak penyimpangan. Akibatnya justru krisis semakin parah, angka inflasi mencapai hampir 70%. Nilai tukar jatuh mencapai kisaran Rp 17 ribu/US$, sehingga berlanjut pada krisis politik yang melengserkan rezim Orba yang telah berkuasa 32 tahun.

Mungkin atas pertimbangan tersebut, BI tidak ingin mengulang peristiwa pahit tersebut, sehingga mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan usulan kebijakan pencetakan uang tersebut karena penuh risiko. Apalagi kondisi negara sedang mengalami masalah berat, akibat krisis kemanusiaan wabah Covid-19 yang telah banyak memakan korban.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved