Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Anies Baswedan Berani 'Serang' Menteri di depan Presiden Jokowi, Ini yang Bikin Suasana Memanas

Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sempat terlibat Saling Serang argumen dengan sejumlah Menteri.

Editor: Rasni
Tribun Timur
Kolase foto Anies Baswedan dan Menteri Keuangan 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.

Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.

Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.

Kisah Hidup Penyanyi Soul Peraih Grammy Betty Wright yang Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Rangkuman Materi Belajar dari Rumah di TVRI Polisi Air di Sekitar Kita, Lengkap Soal dan Jawaban

Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (06/05).

Alasannya adalah pernyataan Anies dalam rapat bersama Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.

Muhadjir mulai merasa janggal saat Pemprov DKI mendistribusikan bantuan pertama.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Kabar Gembira, Kajian Pemerintah Mal Dibuka 8 Juni, Sekolah 15 Juni & Masjid 6 Juli, Normal Agustus

Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved