Lagi, Pemkot Makassar Lantik Pejabat di Tengah Pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Meski sedang dilanda wabah virus Corona ( Covid-19 ), Pemerintah Kota Makassar kembali melantik satu pejabat di Kantor Balaikota Makassar.

Dia adalah, Isvan Qadar dilantik sebagai Lurah Parangtambung, Kecamatan Tamalate. Ia dilantik oleh Asisten 1 Pemkot Makassar M Sabri.

Kabar pelantikan ini juga diungkapkan Camat Tamalate, Hasan Sulaiman. Ia membeberkan bahwa ada pejabat baru dilingkup Pemerintah Kecamatan Tamalate.

"Ia ada pejabat baru. Sudah lapor sama saya Kamis kemarin. Satuji Lurah Parangtambung Isvan," ujar Hasan, dikonfirmasi via telepon, Jumat (1/3/2020).

• VIDEO VIRAL PSBB Makassar, Penjual Coto Digerebek Siang Hari Pintu Ditutup Ternyata Ramai di Dalam

• Disnaker Makassar Apresiasi Peringatan May Day, Unjuk Rasa Diganti Bakti Sosial

Terkait proses pelantikan Isvan, Hasan enggan mengomentarinya lebih jauh lagi, pasalnya Isvan yang merupakan salah satu kepala seksi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tiba-tiba melaporkan ke dirinya, bahwa diamanahkan sebagai lurah di wilayah Kecamatan Tamalate.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman belum bisa dikonfirmasi. Kontak seluler milik Basri diluar jangkauan.

Sekedar diketahui sejak Makassar ditetapkan sebagai darurat Covid-19, pemerintah Kot Makassar juga nampaknya getol melakukan pelantikan.

Sejak Maret hingga April kemarin, Pemkot Makassar sudah melnggelar promosi dan rotasi jabatan dengan 5 kali pelantikan.

Empat pelantikan dilakukan langsung oleh Sekertaris Kota (Sekkot) Makassar, M Ansar, sementara Asisten 1 Makassar M Sabri yang berlangsung kemarin adalah yang pertama ia melantik di tengah pandemi ini.

M Sabri beberapa waktu lalu bahkan sempat protes pelantikan yang dilakukan oleh Sekkot Makasar M Ansar, karena tidak melibatkan dirinya, serta dianggap cenderung tertutup.

Ia pun menilai pelantikan yang tidak melibatkan dirinya tidak digelar secara prosedural.

Menurut Sabri, pelantikan ini tidak melalui sistem Baperjakat sebagaimana diatur dalam UU Kepegawaian.

Ia menjelaskan, alasan dirinya menyebut sehingga pelantikan ini tidak digelar secara prosedural karena tidak adanya pemberitahuan pimpinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP-SDM) Makassar kepada dirinya.

Sementara dirinya sendiri, ia akui memiliki wewenang mengenai struktur pemerintahan.

"Ada apa yah, jangan sampai orang diluar menganggap bahwa struktur di Pemkot Makassar tidak kompak dan tidak berjalan sesuai amanat undang-undang," katanya.

Apalagi kata Sabri, pelantikan yang berlangsung di Balaikota Makassar adalah pelantikan jabatan lurah, yang masuk dalam pengawasan langsungnya.

Lurah ini lanjut dia adalah pejabat publik, tentu setiap lurah yang dilantik harus diketahui publik.

Kegiatan di pemerintahan juga diikat oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga semua harus terbuka.

"Jadi sudah ada dua kesalahan yang dilakukan, langgar UU Kepegawaian Nyang tentu terkait kode etik, dan UU KIP," katanya.

Berikut gelaran pelantikan Pejabat Pemkot Makassar Ditengah Pandemi Corona:

23 Maret : Lantik 23 Orang dengan jabatan Sekcam - Camat

30 Maret : 8 Lurah (diantaranya Lurah Tanjung Maradekayya, dan Lurah Maricaya Baru).

31 Maret : 10 Pejabat dilantik eselon III

20 April : Lantik 44 eselon III dan IV (Digelar Daring)

31 April : Lantik 1 Pejabat (Dilantik Asisten 1 Makassar) digelar saat berlangsungnya PSBB. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)