Membangun Solidaritas
Langkah pertama dan paling krusial yang harus ditempuh sesegera mungkin adalah mendorong pemerintah untuk memberikan transparansi data, fakta dan info
Oleh: dr Zulfikar Umar
(Fungsionaris PB HMI dan Alumni Fakultas Kedokteran Unhas)
Tingginya mobilitas manusia modern punya andil yang sangat besar terhadap terjadinya pandemik global SARS-COV 2. Tanpa pesawat, kapal laut, kereta api, dan sarana transportasi lainnya Covid-19 tidak akan menjangkau dan sampai pada kondisi hari ini. Lonjakan temuan kasus Covid-19 menjadi ujian bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mencari jalan keluar terbaik dari kondisi kritis Covid-19 hari ini.
Pemerintah kita ataupun mayoritas masyarakat Indonesia saat ini pasti tidak tahu, tidak pernah mengalami ataupun tidak memiliki pengalaman cukup berarti dalam menghadapi kondisi pandemik. Oleh karena itu, bangsa kita betul-betul berada dalam kondisi gagap untuk mengambil langkah pencegahan dan penaganan terhadap kondisi ini.
Kita kemudian baru akan tersadar betapa mengancamnya kondisi kita hari ini setelah virus ini menginfeksi orang terdekat kita, menyaksikan ratusan pasien memenuhi ruangan intensif rumah sakit, dan menyaksikan jutaan orang dalam kondisi kebingungan terhadap situasi yang sedang terjadi di sekitarnya.
Dilansir dari liputan khusus The Economist Intelligence Unit sebenarnya ada 3 faktor yang sangat menentukan capaian dan efektifitas suatu negara untuk keluar dari kondisi kritis pandemik Covid-19 seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.
Pertama, cara pemerintah menyikapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi serba tidak pasti tentu saja dimulai dengan keterbatasan pengetahuan dan informasi yang kita miliki menganai virus SARS-COV 2.
Berikutnya adalah ketidaktahuan dan pengalaman yang minim dalam menghadapi kritis pandemik. Pemerintah Indonesia sendiri seperti yang dapat kita saksikan melalui pemberitaan media-media nasional gelagapan dalam menghadapi situasi pandemik. Ini dapat terlihat dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Presiden dan hanya melibatkan instansi pemerintah tanpa keterlibatan pihak professional, kelompok masyarakat terorganisir, lembaga swasta nonpemerintah, ataupun pengusaha dan konglomerat yang berkepentingan terhadap stabilitas social, politik dan ekonomi.
Kedua, kesiapan dan struktur sistem kesehatan yang telah ada. Dalam kondisi lonjakan jumlah penderita terinfeksi dan kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat karena begitu banyaknya lalu lintas dan kesimpangsiuran informasi mengenai COVID-19.
Fasilitas kesehatan bahkan yang terbaik sekalipun akan kewalahan untuk mengantisipasi ataupun memberikan pelayanan kepada pasien yang telah terinfeksi ataupun sekolompok orang yang kebingungan dan dihantui kecemasan terhadap kondisi kesehatannya kemudian ingin memeriksakan diri untuk mencari kepastian akan nasib kesehatan mereka.
Ketiga, kepercayaan, landasan yang membangun konsensus masyarakat modern ini adalah hal yang paling penting dijaga dalam situasi serba penuh ketidakpastian. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kepercayaan pemerintah terhadap masyarakatnya ataupun kepercayaan antar sesama masyarakat perlu tetap terjaga. Hal ini perlu agar upaya-upaya kolektif yang coba dilakukan untuk keluar dari kondisi kritis bisa dilaksanakan dengan lebih efektif.
Menjernihkan Suasana
Melihat kondisi terakhir penanganan pandemic COVID-19 di Indonesia, kita sebenarnya sangat terlambat merespon kondisi ini. Entah apa yang menjadi pertimbangan pemerintah mengambil langkah yang kurang sigap dalam merespon maslah ini.
Ketika SARS-COV 2 mulai menginvasi negara-negara selain China di seluruh dunia, Indonesia sebenarnya punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi perang melawan pandemik global ini. Namun, pemerintah Indonesia terkesan meremehkan, bahkan menutup-nutupi fakta dan informasi mengenai Covid-19.
Bukannya mengucurkan anggaran untuk mempersiapkan prasarana medis, membiayai riset epidemiologis atau bahkan melatih tenaga professional penanggulangan pandemik, pemerintah justru mengundang buzzer untuk mengontrol alur informasi dan mengendalikan potensi histeria massa.
Kini, setelah kondisi Indonesia memasuki fase kritis penularan COVID-19 di Indonesia, kita perlu bergotong-royong untuk keluar dari fase tersebut. Saling percaya perlu kita kuatkan sebagai suatu kesatuan bangsa yang senantiasa bahu-membahu untuk melewati masa-masa sulit yang mengancam kehidupan seluruh tumpah darah Indonesia.
Langkah pertama dan paling krusial yang harus ditempuh sesegera mungkin adalah mendorong pemerintah untuk memberikan transparansi data, fakta dan informasi mengenai penyebaran COVID-19. Transparansi informasi ini bisa menjadi stimulus untuk masyarakat membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit.
Ketika public mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan yang kita hadapi saat ini diharapkan solidaritas dan tanggung jawab sosial masyarakat bias terbangun, masyarakat jadi lebih proaktif menemukan dan melaporkan kasus mungkin tertular infeksi.
Masyarakat semakin kooperatif untuk melaksanakan himbauan yang diberikan oleh pemerintah serta bias bersiap menghadapi potensi penyebaran penyakit, langkah-langkah mitigasi yang dianjurkan oleh pemerintah bias dipatuhi oleh masyarakat.