Soal PSBK, Sri Rahmi: Apapun Namanya, yang Dibutuhkan Komitmen dan Ketegasan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bupati Bantaeng dua periode itu memilih Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel, Sri Rahmi tidak mempermasalahkan soal nama sistem yang diberlakukan.

"Apapun namanya, yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dan ketegasan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel itu via WhatsApp, Senin (13/4/2020).

"Mau tegas? Libatkan aparat keamanan di lapangan. Kenakan sanksi bagi yang melanggar," lanjutnya.

Berkaca dari sistem PSBK yang dicanangkan, Rahmi turut mengapresiasi kebijakan Pemkot Makassar yang sudah memetakan empat kecamatan dengan angka PDP dan positif Covid-19 terbanyak di Sulsel.

“Inti Kota Makassar ada di lorong. Kita apresiasi pemkot Makassar atas ditutupnya tempat keramaian. Kita juga mengapresiasi atas pemberlakuan PSBK di empat kecamatan,” katanya.

Meski demikian, politisi PKS ini mempertanyakan kebijakan Pemkot. Karena jika PSBK dilakukan, maka apa solusi untuk kebutuhan masyarakat.

Apalagi kata dia, warga masyarakat tak lagi bepergian keluar seperti belanja ke pasar atau mal dan tempat perbelanjaan lainnya sehingga kebutuhan akan sulit.

“Warga tidak lagi berkumpul di mal, di warkop, atau tempat hang out lainnya, sekarang mereka berkumpul di ujung-ujung lorong, bercengkrama seperti biasa, phisycal standing terabaikan,” jelasnya.

Menurutnya RT/RW jadi ujung tombak. "Jika saya wali kota, saya akan masukkan dalam indikator penerima insentif RT/RW khusus dalam kondisi bencana ini,” katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)