Inilah Bukti Kebaikan Gubernur Nurdin Abdullah Usai Difitnah Bawahan, Padahal Nyaris Lengser di DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah Bukti Kebaikan Gubernur Nurdin Abdullah Usai Difitnah Bawahan, Padahal Nyaris Lengser di DPRD

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menunjukkan kebesaran hatinya dengan memaafkan anak buahnya Jumras.

Padahal gara-gara Jumras yang berkicau, Nurdin Abdullah nyaris dilengserkan oleh DPRD Sulsel dalam kasus Hak Angket beberapa waktu lalu.

Nurdin Abdullah  menyampaikan telah memaafkan mantan kepala biro itu, Selasa (25/2/2020).

Nama Nurdin Abdullah Masuk Survei Capres, Nadiem Makarim di Bawah, Kabar Buruk untuk SYL dan Ahok

Gara-gara Banjir Jakarta, Anies Baswedan Dalam Masalah Besar Pakar Sebut Beda dengan Jokowi & Ahok

Eks Kepala Biro Pembangunan Sulawesi Selatan, Jumras mengakui, begitu besar jiwa Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah karena sudah mau menerima dirinya.

"Saya meneteskan air mata karena begitu besar hatinya pak Gub untuk menerima dan memaafkan saya," tutur Jumras, di Rujab Gubernur Sulsel Jl Sudirman Makassar, Selasa (25/2/2020).

Kedatangan Jumras setelah Polrestabes Makassar menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Diketahui, Jumras ditetapkan tersangka karena menuding Nurdin Abdullah menerima uang Rp 10 miliar dari pengusaha untuk biaya pemenangan Pilgub 2018.

Keterangan tersebut dilontarkan Jumras saat menjadi saksi dalam sidang hak angket digelar DPRD Sulawesi Selatan pada Juni 2019.

Nama Nurdin Abdullah Masuk Survei Capres, Nadiem Makarim di Bawah, Kabar Buruk untuk SYL dan Ahok

Gara-gara Banjir Jakarta, Anies Baswedan Dalam Masalah Besar Pakar Sebut Beda dengan Jokowi & Ahok

Jumras berharap dengan kebesaran hati Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah semoga lebih sehat dan dapat menjalankan amanah dengan baik sebagai orang nomor satu di Sulsel

"Semoga kedepannya beliau (Nurdin Abdullah) sehat-sehat selalu untuk melaksanakan tugasnya lebih baik sebagai Gubernur lebih bagus lagi," ungkap Jumras. 

Perjalanan Kasus Jumras vs Gubernur Sulsel

Jumras dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah lantaran dinilai melakukan pencemaran nama baik Gubernur Sulsel, saat memberikan keterangan di sidang hak angket DPRD Sulsel.

Kordinator Tim Hukum Gubernur Sulsel, Husain Junaid mengatakan Jumras dilaporkan ke Polisi pertanggal 18 Juli 2019.

"Jadi ini berawal saat sidang angket tanggal 9 Juli lalu. Pak Jumras saat itu menyatakan bahwa Gubernur menerima fee dari pengusaha,"  kata Husain via telepon, Rabu (11/9/2019).

"Klien kami (Gubernur) tentu tak terima pernyataan Jumras karena itu keterangan tidak benar dan pembohongan publik,"

Ia menyebutkan Jumras terpaksa dilaporkan ke Polisi karena tidak memberikan itikad baik kepada Gubernur Sulsel.

"Pak Gubernur waktu itu kasih ji keterangan ke media bahwa Jumras ini bohong. Dan saya (Gubernur) akan laporkan ke Polisi jika tidak minta maaf 2x24 jam," katanya.

"Dan tidak klarifikasi ke publik melalui media massa," ujarnya.

Ditambahkan Husain, Jumras mengaku bahwa Gubernur menerima fee 10 miliar dari pengusaha Agung Sucipto, dan Ferry untuk memenangkan dirinya saat Pilgub Sulsel 2018 silam.

Namun hal itu dibantah oleh Gubernur Sulsel.

Nyanyian Jumras ini muncul setelah dirinya dicopot dan diundang sebagai saksi sidang hak angket yang digelar oleh DPRD Makassar.

Pengakuan Jumras beberapa waktu lalu ke media,bahwa dirinya dicopot oleh Gubernur Sulsel, karena tak bisa memberikan proyek kepada dua pengusaha Agung Sucipto, dan Ferry.

Dua pengusaha yang diyakini ikut mendanai kampanye Prof Andalan (Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman) ini pun mengadu ke Nurdin atas sikap Jumras kepada dirinya.

Kronologi

Ancaman Gubernur Sulsel akan melaporkan Jumras ini terlontar saat ditanya wartawan tentang pernyataan Jumras saat menghadiri sidang hak angket DPRD Sulsel.

“Apalagi soal rekanan. Ngga ada sama sekali, bohong itu, bohong besar. Saya akan penjarakan dia (Jumras) kalau tak hentikan itu. Saya minta 2×24 jam dia tidak minta maaf, saya akan laporkan,” ujar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Seperti diketahui, Jumras adalah mantan kepala Dinas Bina Marga Sulsel.

Jumras pada sidang hak angket menjelaskan bahwa ada dua orang pengusaha bernama Angguk dan Fery.

Dua pengusaha itu meminta proyek kepada dirinya.

“Saat Angguk (Agung Sucipto) dan Fery datang minta proyek, saya tidak langsung berikan," ungkap Jumras, di hadapan sidang hak angket, di Gedung Tower lantai 8, Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (8/7/2019) lalu.

"Di situ Angguk bercerita, bahwa dirinya telah menyetorkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenangkan Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel,” 

Tak hanya itu, selanjutnya pada sidang yang berlangsung tertutup, Jumras bahkan mengakui sudah diberikan 17 paket proyek penunjukan langsung ke keluarga Nurdin Abdullah.

Adapun 17 Paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, 5 Paket PL untuk anak mantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 Paket Pl untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah.

Dan 7 Paket Pl untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

Tanggapi Ancaman Gubernur Sulsel, Jumras pun menegaskan siap menghadapi Gubernur Sulsel dipengadilan.

Katanya, biar dipersidangan lebih terbuka jelas semuanya.

Namun, saat ditanya ulang kapan melaporkan Jumras, Gubernur Sulsel menjawab tunggu saja.

“Tunggu saja, jadi kalau saya sih tidak masalah, keluarga besar saya yang komplain, dan tentu ini harus diselesaikan.” kata Nurdin Abdullah, Kamis (11/07/2019).

Namun kemudian, Nurdin Abdullah menegaskan, yang akan melapor Jumras ke pihak yang berwajib bukan dirinya langsung tapi keluarganya.

“Saya sudah menyatakan bahwa itu sebenarnya tidak benar ya, makanya biarlah, keluarga yang akan melaporkan. Bukan saya” tegasnya. 

Nurdin Abdullah masuk survei Capres, Nadiem Makarim di bawah, kabar buruk untuk SYL dan Ahok yang namanya tak masuk.

Berikut ini hasil survei terbaru soal daftar bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi untuk Pilpres 2024.

Hal itu merupakan hasil survei Indo Barometer yang dirilis di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan hasil itu diperoleh bila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum berubah, sehingga Presiden Joko Widodo tak bisa mencalonkan kembali.

Dalam survei tersebut, ada 22 nama selain Prabowo Subianto yang disimulasikan dalam survei sebagai Capres.

Nama Jokowi dimasukkan.

"Prabowo Subianto unggul (22.5 persen), kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14.3 persen), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno (8.1 persen)," ujar Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya.

Selanjutnya pada posisi keempat disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (7,7, persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (6,8 persen), Wakil Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen), dan posisi ketujuh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (3,3 persen).

Selanjutnya di posisi kedelapan ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (2,6 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (2,5 persen), Menko Polhukam Mahfud MD (1,6 persen), Ketua DPR Puan Maharani (1 persen).

Ada juga nama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (0,5 persen), lalu di bawahnya ada Nadiem Makarim (0,3 persen).

Nurdin Abdullah yang baru setahun lebih menjabat gubernur merupakan satu-satunya tokoh dari Sulsel yang namanya masuk dalam survei.

Sementara, nama Menteri Pertanian RI Kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo ( SYL ) sekaligus mantan Gubernur Sulsel tidak masuk.

Tak hanya itu, nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ternyata tidak ada nama Ahok. Mohon maaf,” kata Muhammad Qodari.

Sedangkan dalam pertanyaan tertutup, pun nama Ahok tak ditemukan.

Selengkapnya, di bawah ini:

Prabowo Subianto: 22,5 persen

Anies Baswedan: 14,3 persen

Sandiaga Salahuddin Uno: 8,1 persen

Ganjar Pranowo: 7,7 persen

Tri Rismaharini: 6,8 persen

Agus Harimurti Yudhoyono 5,7 persen

Khofifah Indar Parawansa: 3,3 persen

M Ridwan Kamil: 2,6 persen

Erick Thohir: 2,5 persen

Mahfud MD: 1,6 persen

Puan Maharani: 1,0 persen

Nurdin Abdullah: 0,5 persen

Nadiem Makarim: 0,3 persen

Suharso Monoarfa: 0,3 persen

Prananda Prabowo: 0,3 persen

Budi Gunawan: 0,3 persen

Airlangga Hartarto: 0,3 persen

Zulkifli Hasan: 0,2 persen

Muhaimin Iskandar: 0,2 persen

Bambang Soesatyo: 0,0 persen

Sohibul Iman: 0,0 persen

Tidak akan memilih: 0,6 persen

Rahasia: 3,0 persen

Belum memutuskan: 13,3 persen

Tidak tahu: 1,0 persen.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto merupakan rival dari pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.

Ia berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Upaya mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menduduki kursi RI 1 tidak hanya dilakukan pada Pilpres 2019 saja.

Tercatat Prabowo Subianto sudah empat kali ikut kontestasi.

"Sementara itu nama lainnya di bawah 1 persen. Tidak akan memilih atau rahasia atau belum memutuskan atau tidak tahu atau tidak jawab 21.7 persen," lanjut Muhammad Qodari.

Survei nasional ini dilaksanakan pada 9 – 15 Januari 2020 di 34 provinsi.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Ini Kriteria Capres-Cawapres

Kendati Pemilu 2024 masih cukup jauh, namun sejumlah lembaga survei sudah mulai ancang-ancang untuk meneropong kriteria Capres-Cawapres yang diprediksi memiliki elektabilitas tinggi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, salah satu alasan masyarakat memilih kandidat capres-cawapres yaitu dengan melihat kebiasaan mereka dalam bekerja.

Berdasarkan hasil survei PPI dan Politika Research Consulting (PRC), sebanyak 45,2 persen responden memilih sosok capres dan cawapres yang lebih banyak mengunjungi warga dan melihat masalah di lapangan.

Sementara, sebanyak 29,7 persen memilih sosok yang dianggap lebih tanggap dalam mengatasi masalah darurat (29,7 persen).

"Kalau parpol mau mengusung capres, cari yang paling sering blusukan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat," kata Adi saat memaparkan hasil survei gabungan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Menurut Adi, tidak sedikit calon presiden yang cukup populer di berbagai sosial media, namun pada kenyataannya di level akar rumput justru memiliki elektabilitas rendah.

"Itu karena mereka kurang berinteraksi dengan masyarakat," ujar dia.

Selain kebiasaan kerja, PPI dan PRC juga memonitor sejumlah kriteria lain seperti kepribadian, kriteria sosiologis, moral, latar belakang profesi, jenis kelamin, suku, dan agama.

Dari aspek kepribadian, sosok yang jujur dan anti korupsi,tegas dan berani dalam mengambil tindakan diprediksi akan memiliki elektabilitas tinggi.

Sementara dari aspek latar belakang, mereka yang berasal dari kalangan profesional, tokoh agama, dan TNI (15,2 persen) diprediksi cukup dijagokan masyarakat.

Sedangkan dari aspek agama dan suku, masyarakat cenderung lebih memilih sosok pasangan muslim, namun tidak mempersoalkan latar belakang suku manapun.

"Yang menarik dari sosok agama ini, ada kesan publik rindu dengan sosok ini," tutur Adi.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)