Luwu Raya
Wija To Luwu Tak Hanya Butuh Infrastruktur, Mereka Deadline Setahun Pemprov Sulsel tuk Dapat Kadis
Jalan menuju Seko juga sangat dinikmati pengusaha tambang. “Sekarang sudah banyak keluar izin HGU tambang di Seko,” ujar aktivis Luwu Raya, Listan CR
“Kalau bicara konstribusi, produk domestik brutonya (PDRB ) Sulsel, itu sebesar 30 persen berasal dari Luwu raya,” ujar Buhari Kahar Muzakkar.
Dalam pertemuan awal tahun Wija To Luwu di Sekretariat PB KKL Raya, Jl Sultan Alauddin, Makassar, 1 Januari 2020, KKL Raya mengingatkan NA agar tidak menjadikan Wija To Luwu penonton.
"Kami mengapreasi sejumlah agenda pembangunan di Luwu raya dari Pemprov Sulsel, tapi kiranya Wija to Luwu jangan dijadikan penonton saja. Jadi kalau Pak Gubernur Nurdin Abdullah menggenjot pembangunan di Luwu Raya tapi yang laksanakan programnya semua dari luar, maka itu ibaratnya masakan sayur yang tanpa garam, jadi hambar rasanya," jelas Buhari Kahar Muzakkar.
HGU Tambang
Hadir dalam pertemuan di Sekretariat KKL Raya, diantaranya, Andi Hatta Marakarma (Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel yg juga mantan Bupati Lutim), Arjifin Junaedi (antan Bupati Luwu Utara), Jabbar Idris (Anggota DPRD Sulsel dari PPP), Hasby Ali (Ketua LPJK Sulsel), Sekjen KKL Raya, dan Dr Talib Mustafa.
“Wija To Luwu merasa seakan hanya jadi penonton dalam pembangunan infrastruktur di Luwu Raya,” ujar aktivis Luwu Raya, Listan CR.
Menurutnya, pembangunan jalan menuju Seko tidak hanya dinikmati warga Luwu Raya, tapi juga disambut riang gembira pengusaha sudah lama siap menggarap Seko dan sekitarnya.
“Sekarang sudah banyak keluar izin HGU tambang di Seko,” ujar aktivis Luwu Raya, Listan CR(*)