Wija To Luwu Tak Hanya Butuh Infrastruktur, Mereka Deadline Setahun Pemprov Sulsel tuk Dapat Kadis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Surat Perintah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Nomor 821.2/07/1/Plt mengguncang Wija To Luwu. 

Betapatidak, surat perintah yang ditandatangani Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Senin (20/1/2020) ini mengakhiri keberadaan Wija To Luwu di posisi kepala dinas (kadis) di Pemprov Sulsel.

Lewat surat perintah itu, dr Bachtiar Baso, satu-satunya pejabat eselon II di Pemprov Sulsel asal Luwu Raya, diganti dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Sulsel. Padahal jabatan ini sudah dia emban sejak  2 Juli 2018.

Pergantian Bachtiar Baso menandai habisnya Wija To Luwu di jabatan kadis di jajaran Pemprov Sulsel. Kenyataan ini pun mengguncang puncak Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang dipusatkan di Malili, Luwu Timur, Kamis (23/1/2020).

BACA DI TRIBUN TIMUR CETAK EDISI JUMAT, 24 JANUARI 2020

Bachtiar Baso dikembalikan ke posisi sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulsel. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, dr Ichsan Mustari, yang sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulsel, diangkat menggantikan Bachtiar Baso.

“Wija To Luwu kembali nol di Pemprov Sulsel. Tak satupun dari Wija To Luwu jadi kepala dinas, di posisi eselon 2 Pemprov Sulsel, sekarang,” seru Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya, Buhari Kahar Mudzakkar, menanggapi pergantian Plt Kadis Kesehatan Sulsel.

Dalam beberapa kali pertemuan dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Buhari Kahar Muzakkar sebagai Ketua Umum KKL Raya selalu menyampaikan harapan agar Wija To Luwu yang ada di Pemprov Sulsel diperhatikan. Bahkan secara khusus KKL Raya meminta Bachtiar Baso segera didefinitifkan sebagai Kadis Kesehatan Sulsel.

Buhari Kahar Muzakkar menegaskan, kualitas sumber daya manusian (SDM) Bachtiar Baso sudah tidak meragukan lagi.

“Dilihat dari pengalaman dan kualitas SDM-nya beliau layak sekali di posisi itu, kadis kesehatan. Beliau sudah jadi plt kadis kesehatan, kalau digantikn oleh plt kadis juga, ini ada apa ya, ataukah persoalan selera?” jelas Buhari Kahar Muzakkar.

Aktivis asal Luwu Raya, Listan CR, mengatakan, dr Bachtiar adalah benteng terakhir Wija to Luwu di Pemprov Sulsel.

“Jika Pak Dokter Bachtiar Baso dicopot, itu berarti benteng terakhir Wija to Luwu di Pemprov Sulsel telah runtuh,” kata Listan.

Interupsi Wija To Luwu
Melalui legislator Kota Palopo, Baharman Supri, Wija To Luwu interupsi Pemprov Sulsel di sela peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-74 di Lapangan Merdeka, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Kamis (23/1/2020).

Interupsi dilantunkan Baharuddin Supri usai Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pidato. Baharman naik ke podium dan mengambil mic.

"Interupsi Pak Wakil Gubernur, sepertinya ada perlakuan diskriminatif terhadap wija to Luwu di Pemprv Sulsel. Coba kita cek, posisi-posisi strategis di Pemprop Sulsel tak ada satupun wija to Luwu Luwu yang memegang jabatan penting. Pada HJL dan HPRL di Luwu Utara tahun depan, kami Wija to Luwu butuh kepastian. Sudah ada Wija To Luwu menduduki jabatan di Pemprov Sulsel,” jelas Baharman.

“Kita tunggu dalam peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu di Luwu Utara (23 Januari 2021), kita ingin dengar pidato Gubernur Sulsel mengumumkan berapa banyak Wija To Luwu di posisi strategis, kadis, di Pemprov Sulsel,” kata Baharuddin Supri menambahkan.

Mereka Enggan Jadi Penonton
Kemesraan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dengan Luwu Raya langsung terjalin setelah dilantik menjadi Gubernur Sulsel.

Luwu Raya adalah kawasan yang paling sering dikunjungi NA semenjak menjadi Gubernur Sulsel, September 2018. NA bahkan lebih sering berkunjung ke Luwu Raya ketimbang ke kampung halamannya sendiri, Bantaeng dan Soppeng, serta kampung halaman istrinya, Pangkep.

Nyaris setiap bulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Luwu Raya. Bahkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah membuka kantor perwakilan di Palopo.

Di malam Pergantian Tahun 2019 ke 2020 pun, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memilih merayakannya di Seko, Luwu Utara.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan, Luwu Raya adalah mutiara terpendam.

Begitu dilantik menjadi gubernur, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bertekad membangun infrastruktur di Luwu Raya. Dan, tekad itu telah dia wujudkan.

Jalan menuju Seko, di perbatasan Sulawesi Tengah, yang tidak pernah “dibangun” semenjak Indonesia merdeka, kini sudah diaspal.

Tapi itu semua belum cukup. Wija To Luwu tak hanya butuh infrastruktur. Mereka tak hanya ingin sekadar dikunjungi.

“Saya ingin sampaikn ke Pak Gubernur Nurdin Abdullah kiranya tidak mengingkari bahwa daerah Tana Luwu itu adalah wilayah Sulsel dan SDM yang berasal dari Tana Luwu layak juga menempati posisi strategis di level pemerintahan di Sulsel,” jelas Buhari Kahar Muzakkar, Selasa (21/1/2020).

Wakil Ketua DPW PAN Sulsel itu meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak menjadikan Wija to Luwu penonton.

“Jangan jadikan Wija To Luwu penonton doang atas jalanan pemerintahan dan pembangunan di Sulsel. Jika jadi kenyataan seperti itu, tentu itu tak mengenakkan,” kata mantan anggota DPRD Sulsel itu.

Menurut Buhari Kahar Muzakkar, dalam kepemimpinan Gubernur Sulsel sebelumnya, Wija to Luwu tak pernah absen di jabatan strategis di Pemprov Sulsel.

“Perlu saya sampaikan bahwa Gubernur Sulsel sebelumnya tidak pernah mengabaikan Wija to Luwu. Seperti di era Pak Amin Syam, Pak Syahrul Yasin Limpo, dan Pak Palaguna, di tingkat provinsi selalu ada pejabat esalon 2 dari Tana Luwu tiga sampai lima orang,” ujar Buhari Kahar Muzakkar.

Ingat, lanjut Buhari Kahar Muzakkar, daerah Tana Luwu itu meliputi empat kabupaten/kota dan penduduknya mencapai satu juta orang dari penduduk Sulsel yang mencapai 8 juta.

“Kalau bicara konstribusi, produk domestik brutonya (PDRB ) Sulsel, itu sebesar 30 persen berasal dari Luwu raya,” ujar Buhari Kahar Muzakkar.

Dalam pertemuan awal tahun Wija To Luwu di Sekretariat PB KKL Raya, Jl Sultan Alauddin, Makassar, 1 Januari 2020, KKL Raya mengingatkan NA agar tidak menjadikan Wija To Luwu penonton.

"Kami mengapreasi sejumlah agenda pembangunan di Luwu raya dari Pemprov Sulsel, tapi kiranya Wija to Luwu jangan dijadikan penonton saja. Jadi kalau Pak Gubernur Nurdin Abdullah menggenjot pembangunan di Luwu Raya tapi yang laksanakan programnya semua dari luar, maka itu ibaratnya masakan sayur yang tanpa garam, jadi hambar rasanya," jelas Buhari Kahar Muzakkar.

HGU Tambang
Hadir dalam pertemuan di Sekretariat KKL Raya, diantaranya, Andi Hatta Marakarma (Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel yg juga mantan Bupati Lutim), Arjifin Junaedi (antan Bupati Luwu Utara), Jabbar Idris (Anggota DPRD Sulsel dari PPP), Hasby Ali (Ketua LPJK Sulsel), Sekjen KKL Raya, dan Dr Talib Mustafa.

“Wija To Luwu merasa seakan hanya jadi penonton dalam pembangunan infrastruktur di Luwu Raya,” ujar aktivis Luwu Raya, Listan CR.

Menurutnya, pembangunan jalan menuju Seko tidak hanya dinikmati warga Luwu Raya, tapi juga disambut riang gembira pengusaha sudah lama siap menggarap Seko dan sekitarnya.

“Sekarang sudah banyak keluar izin HGU tambang di Seko,” ujar aktivis Luwu Raya, Listan CR(*)