Mengulas Kemiskinan Bumi Hasanuddin
Kemiskinan juga masih merupakan PR bagi kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 12 persen
lihat foto
Sebanyak 1,5 juta penduduk memadati 199 kilometer persegi Kota Makassar. Kabupaten Jeneponto empat kali lebih luas dari Makassar, tetapi memiliki jumlah penduduk hanya seperempat dari Makassar.
Walau demikian, Makassar merupakan wilayah yang paling berhasil mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh hanya sebesar 4,28 persen penduduknya saja yang miskin.
Bandingkan dengan Jeneponto yang lebih dari sepertujuh (14,88 persen) penduduknya berstatus penduduk miskin. Kemiskinan juga masih merupakan PR bagi kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 12 persen seperti Pangkep (14,06), Lutra (13,60), Selayar (12,83), Luwu (12,78), Torut (12,41), Tator (12,35), dan Enrekang (12,33).
Pengentasan Kemiskinan
Yang perlu digarisbawahi adalah, BPS menyajikan berapa banyak orang miskin, bukan siapa saja orang miskin tersebut. Angka yang dihasilkan adalah angka estimasi/prakiraan berdasarkan kaidah statistik.
Hasil estimasi kemiskinan ini dapat dikatakan sebagai potret nyata jumlah penduduk miskin yang ada di Bumi Hasanuddin. Dan solusi pengentasan kemiskinan ada banyak. Yang jadi pertanyaan, apakah solusi-solusi itu memberikan hasil yang memuaskan?
Salah satu faktor pendongkrak kemiskinan adalah minimnya infrastuktur. Zawdie dan Murray (2013) mengatakan bahwa infrastuktur yang baik, dapat membantu pengentasan permasalahan kemiskinan.
Apabila kita melihat dengan lebih saksama, kebanyakan wilayah di Sulsel yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi berada jauh dari pusat ibukota.
Membangun infrastuktur modern yang mengoneksikan seluruh wilayah di Sulsel termasuk wilayah pegunungan seperti Enrekang dan Toraja serta wilayah kepulauan seperti Pangkep dan Selayar bukanlah barang yang murah.
Selain itu, ada pepatah kuno yang mengatakan, jangan hanya memberi ikan, tapi beri juga kailnya. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan Ranstra maupun BPNT, tetapi juga pengembangan skills sumber daya manusia yang komprehensif
agar penghasilan/ pendapatan mereka dapat bertambah.
Berdasarkan konsep ekonomi makro, peningkatan pendapatan akan membantu mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan.
Diperlukan partisipasi semua pihak, baik para pemangku kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang masih mendarah daging ini. (*)
