Makassar Krisis Sekcam Definitif & Seklur, Luhur A Prianto: Iqbal Suhaeb Terancam Evaluasi Mendasar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih dilanda krisis pejabat definitif. Tiga belas (13) camat masih didampingi pelaksana tugas (plt) sekretaris camat (sekcam).

Kebanyakan kantor lurah di Makassar juga hanya diisi kepala kelurahan dan honorer. Sebagian kantor kelurahan minim sekretaris lurah (seklur).

Sumber Tribun menyebutkan, beberapa lurah hanya didampingi honorer, tanpa seklur.
“Sehingga lurah tersebut tidak bisa mencairkan anggaran karena dalam pencairan anggaran juga harus ditandatangani seklur,” katanya.

Tribun menghubungi beberapa lurah untuk mengetahui alasan dana kelurahan belum maksimal digunakan.

"Kami takut menggunakan karena waktu yang mepet," kata Lurah Parangtambung, Yudistira.  Makanya, Kelurahan Parangtambung hanya menjalankan program pemberdayaan masyarakat.  "Kalau fisik kami tunda karena waktu sudah mepet," ujar Lurah Parangtambung.

Tiga belas (13) sekretaris camat (sekcam) di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dipecat lagi, Senin (18/11/2019).

Mereka adalah mantan sekcam yang diangkat menjadi camat oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2018.

Ke-15 mantan sekcam yang diangkat menjadi camat oleh Danny Pomanto itu dipecat menjadi camat oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Jumat (26/7/2019).

“Surat pemecatannya saya tanda tangani sejak Sabtu (16/11/2019), tapi berlakunya hari ini," kata Iqbal Suhaeb di Makassar, Senin (18/11/2019).

Ke-15 camat dan dua kepala dinas itu dulu adalah sekcam yang diangkap menjadi camat oleh Danny Pomanto.

Danny Pomanto Mutasi Camat Tanpa Lapor ke Gubernur. Dan demi mereka, Wali Kota Danny Pomanto Lawan Dirjen Otoda.

Para camat itu kemudian dipecat, lalu dikembalikan ke posisi semula menjadi sekcam. Eh, mereka dipecat lagi jadi sekcam.

Iqbal Suhaeb menegaskan pemberhentian para camat ini atas konsekuensi dari rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tentang sanksi berat untuk 15 mantan camat.

Hari itu juga, 18 November 2019, Iqbal Suhaeb menetapkan pelaksana tugas (plt) sekcam di 13 kecamatan.

"Saat ini sesuai dengan prosedur, maka kita tunjuk pelaksana tugas Sekcam, dan kita menunggu izin dari Kemendagri untuk mengangkat pejabat baru," katanya.

Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulsel kemudian diteruskan ke kemendagri.
"Kita tunggu petunjuk dari kemendagri," katanya.

Pj Wali Kota Simalakama
Hingga Kamis (26/12/2019) malam, 13 plt sekcam itu belum dilantik menjadi sekcam. 13 kecamatan di Makassar masih dikendalikan ptl sekcam.

Kondisi itu dinilai oleh Pengamat Pemerintahan Luhur A Prianto membuat Iqbal Suhaeb di ujung tanduk.

“Pj Wali Kkota harus segera mengakselerasi pengangkatan pejabat defenitif di institusi pelayanan publik strategis. Sekaligus memastikan masa depan karir para pelaksana tugas, yang bekerja dengan penuh ketidakpastian nasib. Secepatnya, sebelum pimpinan dan otoritas yang mengangkatnya membuat evaluasi dan koreksi yang mendasar,” jelas Luhur A Prianto.

Menurut Wakil Dekan II FISIP Unismuh tersebut, penunjukan Iqbal Suhaeb menjadi Pj Wali Kota Makassar sebagai pemimpin transisi, pada awalnya membawa harapan.

Luhur A Prianto mengatakan, awalnya Iqbal Suhaeb dianggap sosok yang punya kapasitas dan profesionalisme meretas sengkarut persoalan tata pemerintahan. Apalagi dalam situasi publik Makassar gagal memilih pemimpin baru.

Menurut Luhur A Prianto, konsep Run Makassar, yang dibangun pada tiga pilar clean, comfort and continuity menjadi tawaran kepemimpinan transisi Iqbal Suhaeb.

“Tantangan terbesar sesungguhnya datang dari konsolidasi birokrasi internal. Warisan pemerintahan sebelumnya, telah membawa situasi serba dilematis. Di lanjutkan jelas membawa masalah, di batalkan juga menimbulkan masalah baru,” kata Luhur A Prianto.

Luhur A Prianto menilai, kepemimpinan Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb sebenar bisa dikatakan tanpa beban politis. Iqbal Suhaeb tak harus menukar jabatan untuk loyalitas politik bawahan, dari kerja-kerja elektoral. Sebagaimana yang lazim di lakukan para pemimpin dengan status elected-politician.

Tapi dalam perjalanan, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb seperti mulai kesulitan membenahi kondisi Internal pemerintahan Kota Makassar. Iqbal Suhaeb seakan berada pada situasi simalakama.

“Banyak kalangan yang melihatnya bekerja dengan beban ganda, sebagai bawahan Gubernur sekaligus pemimpin yang harus mengakomodasi tuntutan masyarakat- dan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Luhur A Prianto.

“Beberapa jabatan di institusi kecamatan dan kelurahan tidak kunjung didefinitifkan. Padahal, sekali lagi Pj Wali Kota seharusnya tidak punya beban segera mengisi formasi jabatan di front-line pelayanan publik seperti itu,” jelas Luhur A Prianto menambahkan.(*)