Makassar Krisis Sekcam Definitif & Seklur, Luhur A Prianto: Iqbal Suhaeb Terancam Evaluasi Mendasar

Kondisi itu dinilai oleh Pengamat Pemerintahan Luhur A Prianto membuat Iqbal Suhaeb di ujung tanduk.

“Pj Wali Kkota harus segera mengakselerasi pengangkatan pejabat defenitif di institusi pelayanan publik strategis. Sekaligus memastikan masa depan karir para pelaksana tugas, yang bekerja dengan penuh ketidakpastian nasib. Secepatnya, sebelum pimpinan dan otoritas yang mengangkatnya membuat evaluasi dan koreksi yang mendasar,” jelas Luhur A Prianto.

Menurut Wakil Dekan II FISIP Unismuh tersebut, penunjukan Iqbal Suhaeb menjadi Pj Wali Kota Makassar sebagai pemimpin transisi, pada awalnya membawa harapan.

Luhur A Prianto mengatakan, awalnya Iqbal Suhaeb dianggap sosok yang punya kapasitas dan profesionalisme meretas sengkarut persoalan tata pemerintahan. Apalagi dalam situasi publik Makassar gagal memilih pemimpin baru.

Menurut Luhur A Prianto, konsep Run Makassar, yang dibangun pada tiga pilar clean, comfort and continuity menjadi tawaran kepemimpinan transisi Iqbal Suhaeb.

“Tantangan terbesar sesungguhnya datang dari konsolidasi birokrasi internal. Warisan pemerintahan sebelumnya, telah membawa situasi serba dilematis. Di lanjutkan jelas membawa masalah, di batalkan juga menimbulkan masalah baru,” kata Luhur A Prianto.

Luhur A Prianto menilai, kepemimpinan Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb sebenar bisa dikatakan tanpa beban politis. Iqbal Suhaeb tak harus menukar jabatan untuk loyalitas politik bawahan, dari kerja-kerja elektoral. Sebagaimana yang lazim di lakukan para pemimpin dengan status elected-politician.

Tapi dalam perjalanan, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb seperti mulai kesulitan membenahi kondisi Internal pemerintahan Kota Makassar. Iqbal Suhaeb seakan berada pada situasi simalakama.

“Banyak kalangan yang melihatnya bekerja dengan beban ganda, sebagai bawahan Gubernur sekaligus pemimpin yang harus mengakomodasi tuntutan masyarakat- dan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Luhur A Prianto.

“Beberapa jabatan di institusi kecamatan dan kelurahan tidak kunjung didefinitifkan. Padahal, sekali lagi Pj Wali Kota seharusnya tidak punya beban segera mengisi formasi jabatan di front-line pelayanan publik seperti itu,” jelas Luhur A Prianto menambahkan.(*)