Makassar Krisis Sekcam Definitif & Seklur, Luhur A Prianto: Iqbal Suhaeb Terancam Evaluasi Mendasar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih dilanda krisis pejabat definitif. Tiga belas (13) camat masih didampingi pelaksana tugas (plt) sekretaris camat (sekcam).

Kebanyakan kantor lurah di Makassar juga hanya diisi kepala kelurahan dan honorer. Sebagian kantor kelurahan minim sekretaris lurah (seklur).

Sumber Tribun menyebutkan, beberapa lurah hanya didampingi honorer, tanpa seklur.
“Sehingga lurah tersebut tidak bisa mencairkan anggaran karena dalam pencairan anggaran juga harus ditandatangani seklur,” katanya.

Tribun menghubungi beberapa lurah untuk mengetahui alasan dana kelurahan belum maksimal digunakan.

"Kami takut menggunakan karena waktu yang mepet," kata Lurah Parangtambung, Yudistira.  Makanya, Kelurahan Parangtambung hanya menjalankan program pemberdayaan masyarakat.  "Kalau fisik kami tunda karena waktu sudah mepet," ujar Lurah Parangtambung.

Tiga belas (13) sekretaris camat (sekcam) di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dipecat lagi, Senin (18/11/2019).

Mereka adalah mantan sekcam yang diangkat menjadi camat oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2018.

Ke-15 mantan sekcam yang diangkat menjadi camat oleh Danny Pomanto itu dipecat menjadi camat oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Jumat (26/7/2019).

“Surat pemecatannya saya tanda tangani sejak Sabtu (16/11/2019), tapi berlakunya hari ini," kata Iqbal Suhaeb di Makassar, Senin (18/11/2019).

Ke-15 camat dan dua kepala dinas itu dulu adalah sekcam yang diangkap menjadi camat oleh Danny Pomanto.

Danny Pomanto Mutasi Camat Tanpa Lapor ke Gubernur. Dan demi mereka, Wali Kota Danny Pomanto Lawan Dirjen Otoda.

Para camat itu kemudian dipecat, lalu dikembalikan ke posisi semula menjadi sekcam. Eh, mereka dipecat lagi jadi sekcam.

Iqbal Suhaeb menegaskan pemberhentian para camat ini atas konsekuensi dari rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tentang sanksi berat untuk 15 mantan camat.

Hari itu juga, 18 November 2019, Iqbal Suhaeb menetapkan pelaksana tugas (plt) sekcam di 13 kecamatan.

"Saat ini sesuai dengan prosedur, maka kita tunjuk pelaksana tugas Sekcam, dan kita menunggu izin dari Kemendagri untuk mengangkat pejabat baru," katanya.

Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulsel kemudian diteruskan ke kemendagri.
"Kita tunggu petunjuk dari kemendagri," katanya.

Pj Wali Kota Simalakama
Hingga Kamis (26/12/2019) malam, 13 plt sekcam itu belum dilantik menjadi sekcam. 13 kecamatan di Makassar masih dikendalikan ptl sekcam.