KNPI di Balik Terjangan Disrupsi

Oleh: Armin Mustamin Toputiri
Sekretaris KNPI Sulsel 2001-2004

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dideklarasikan pendiriannya di Cipayung 23 Juli 1973 oleh para pimpinan organisasi kemahsiswaan berbasis kekaderan, kelak populer dinamai “Kelompok Cipayung” (HMI, PMII, PMKRI, GMKI dan GMNI) -- setelah sebelumnya, beberapa kali melakukan serangkaian pertemuan dalam kegiatan dilaksanakan pemerintah melalui BKKBN.

Kiprah KNPI dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kelak kemudian berhasil melahirkan banyak tokoh yang memiliki pengaruh di negeri ini. Mereka tak hanya mengabdikan diri di lingkaran birokrasi pemerintahan, tapi juga di dunia wirausaha. Bahkan jauh lebih banyak lagi di antara mereka, berkiprah di kancah politik praktis.

Selain di tingkat nasional, jauh lebih banyak lagi di daerah-daerah yang hampir merata di sejumlah penjuru di tanah air. Tampilnya para tokoh muda dalam mengambil alih regenerasi kepemimpinan bangsa, itu tak lain karena adanya dukungan mobilitas vertikal dari Golkar yang kala di era Orde Baru menjadi satu-satunya partai yang menjadi penopang kekuasaan.

Sekaligus melalui kanal Golkar itulah sehingga KNPI sah mendapat pengakuan pemerintah sebagai satu-satunya repsentasi wadah pemersatu dan komunikasi pemuda di Indonesia. Akibatnya, KNPI juga memiliki jaminan akan ketersedian anggaran dalam menjalankan programnya, bersumber dari porsi belanja negara dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam rumusan GBHN.

Namun sejak bergulirnya gerakan reformasi 1998, ditandai dengan dibukanya saluran kran demokratisasi seluas-luasnya, yang kemudian berkonsekuensi terhadap berlakunya sistem kompetisi pasar secara bebas dengan mengedepankan pada kompetensi individual, maka sejak itu kiprah KNPI secara perlahan mulai meredup.

Sekalipun sudah mencoba untuk merumuskan orientasi barunya melalui “Paradigma Baru KNPI 2020”. Malah belakangan terjadi, kepemimpinan KNPI terbelah menjadi beberapa kelompok yang sama-sama mengakui sebagai kepengurusan yang sah.

Berlatar Aliran

Deklarasi berdirinya KNPI, sesungguhnya bukanlah suatu yang sifatnya serta merta, tapi menjadi bagian tak terpisahkan dari tapak-tapak sejarah bangsa yang jauh sebelumnya mendahului. Pernyataan Sumpah Pemuda misalnya, melalui Kongres Pemuda II-1928 yang diikrarkan oleh para tokoh pemuda berdasar keterwakilan kedaerahan, menjadikan bukti yang tak bisa dielak bahwa masyarakat negeri ini memang memiliki latar yang beragam.

Bahkan sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, sejak mula telah berdiri Boedi Otomo 1908 yang hanya menghimpun kaum terdidik di kalangan priyai Jawa. Lalu 1909 menyusul berdiri Sarekat Dagang Islam, 1926 berdiri NU, 1927 berdiri PNI, serta sejumlah organisasi lainnya yang memiliki niat yang sama untuk memerdekakan Indonesia.

Namun pada perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, sekian organisasi kemasyarakatan itu mengubah wujud menjadi partai politik. Terbukti keikutsertaan mereka serta sebagai kontestan pemilu pertama 1955.

Sejak pemilu 1955 itulah, pada ahirnya tak bisa dielakkan dengan mulai berkembangnya politik aliran di Indonesia. Oleh antropolog Amerika, Clifford Geertz, mengelompokkannya dalam tiga kategori besar yakni: kelas menengah agamis (santri), petani dan rakyat jelata (abangan), serta birokrat-aristokrat (priayi). Atau oleh Soekarno di masa ‘demokrasi terpimpin’, mengakumulasinya sebagai ‘Nasakom’ (Nasionalis, Agama, Komunis). Penggolongan itu, menjadi bagian dari representasi golongan aliran di antara keempat partai politik peraih suara terbesar pada Pemilu 1955 yakni PNI, Masyumi, NU, dan PSII.

Pada puncak pertentangan aliran-aliran itu, ketika sidang konstituante tak berhasil melahirkan kesepakatan untuk mengesahkan UUD pengganti UUDSementara, Soekarno pada akhirnya menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945.

Di tengah kondisi carut marut negara, lebih lagi dengan bergolaknya pemberontakan di daerah-daerah, serta pemberontakan PKI, menuntut massa mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, turun ke jalan. Meminta Soekarno turun dari jabatan Presiden. Sejak itulah kekuasaan Orde Lama berakhir, diganti rezim Orde Baru Soeharto. Dan di masa awal Orde Baru itulah, KNPI di deklarasikan pendiriannya sebagai kelanjutan pergerakan sebelumnya.

Berkomite di KNPI