Inovasi Birokrasi Berkelanjutan

Oleh: Denny Hidayat
Alumni National University of Singapore (NUS) Business School Singapore - Bekerja di Diskominfo Makasssar

Oktober lalu, di Hotel Borobudur Jakarta, Menteri Dalam Negeri menganugerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah paling inovatif melalui malam puncak anugerah “Innovative Government Award 2019”. Sebanyak 534 pemerintah daerah berlomba dalam menyuguhkan inovasi terbaik mereka.

Budaya inovasi pada birokrasi dikembangkan untuk mendorong good governance mulai dari tingkat individu, kelompok organisasi, kemudian menuju inovasi organisasi. Budaya ini diyakini mampu meningkatkan kinerja birokrasi memberi pelayanan kepada masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana menciptakan kultur inovasi berkelanjutan di biroktasi? Lalu bagaimana pula birokrasi menghadapikecenderungan dan pendorong inovasi saat ini.

Tiga Kecenderungan

Pada tulisan ini penulis ingin membatasi hubungan inovasi birokrasi pada tiga kecenderungan di dunia saat ini yaitu (a) customer centricity, (b)sharing economy, dan (c) industrial 4.0.

Banyak orang kenal istilah pembeli adalah raja, namun birokrasi jarang memahami dan bagaimana menerapkannya dalam pelayanan publik.

Satu yang mendorong ke customer centricity adalah pemanfaatan teknologi yang saat ini pada level kota di kenal dengan Smart City. Kota yang telah memulainya kemudian melangkah mengenali kebutuhan warga dengan memanfaatkan big data sebagai decission support system.

Kecenderungan lain yaitu sharing economy, di mana satu pihak dapat menggunakan aset orang lain melalui sebuah mekanisme yang disepakati. Trend sharing economy menjadi sangat menarik pada suatu keadaan di mana harga aset begitu mahal namun aset tersebut cenderung tidak termanfaatkan secara optimal oleh satu pihak dan menjadi budget constraint. Gagasan sharing economy dapat menjadi solusi dengan menggandeng swasta memanfaatkan aset tidak produktif untuk kemanfaatan publik.

Kecenderungan lain adalah revolusi industri 4.0 yang juga mendorong penerapan IoT di mana-mana. Revolusi industri ini mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin, hingga pelayanan publik tentunya, di mana yang lambat akan tertinggal.

Faktor Sukses

Banyak pemerintah daerah menganggap dirinya telah sukses melakukan inovasi yang nyatanya tidak semua berhasil dalam penerapannya secara berkesinambungan. Padahal menurut PP Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, lalu diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkesinambungan. Seolah lupa pendukung untuk tercapainya keberhasilan penerapan inovasi adalah harus sejalan dengan visi dan misi sehingga bisa terjadi continuous improvement.

Sebuah studi inovasi birokrasi yang dilakukan oleh Borin dalam The Challenge of Innovating in Government pada 2001 mengindikasikan bahwa 50% inovasi di birokrasi merupakan inisiatif frontliner dan manajer tingkat menengah sebagai kreativitas, dan 70% inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respons dari krisis di lapangan yang dihadapi frontliner, 60% inovasi didapati melewati batas-batas organisasional.

Inovasi hadir lebih dikarenakan karena motivasi untuk dikenali dan kebanggaan daripada mengejar promosi karier yang kaku. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para frontliner dan inovator birokrasi adalah suksesi kepemimpinan. Inovasi yang berhasil akan berjalan lama untuk mendapatkan hasil berkesinambungan. Ketika pemimpin yang mendukung dan mengarahkan inovasi tersebut pergi sebelum prosesnya selesai, inovasi akan berada dalam risiko. Jika pemimpin baru tidak menyetujui inovasi tersebut, maka keberhasilannya terhenti saat itu juga.

Membudayakan Inovasi

Menjalankan birokrasi yang lamban dan gemuk, seperti sedang berenang mengarungi selat dengan sepatu boots di kaki, butuh kerjasama dan komitmen puncak pimpinan yang kuat merangkul hingga jauh kebawah, membangun keterbukaan, menjaga kepercayaan, dan tentu saja melembagakan inovasi itu sendiri dalam suprastruktur yang teduh.