Dishub Tak Tahu Mau Diapakan Bus Bantuan Kemenhub, Busway Makassar dan Telepon Presiden Bikin Ngakak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata dirancang sejak tahun 2007.  Kemenhub menetapkan Makassar sebagai percontohan BRT pada tahun 2011.

Dua tahun kemudian, 2013 dimulailah pembangunan sarana dan prasarana berupa halte dan lainnya. Proyek senilai Rp 8 miliar ini berlangsung setahun, hingga 2014.

Awal 2014, Perum Damri ditunjuk menjadi pengelola BRT Mamminasata. Akhir 2014, 10 bus bantuan Kemenhub RI tiba di Makassar.

Bantuan demi bantuan bus dari kemenhub terus berdatangan ke Sulsel hingga 6 Desember 2018.

Setelah setahun terparkir di halaman Kantor Gubernur Sulsel, 15 bus bantuan kemenhub yang tak “bertuan dan tak bertujuan” itu akhirnya diberi pelat.

Dishub Sulsel memutuskan menempelkan pelat merah. Penanda bahwa bus itu kendaraan dinas.

Anehnya, Dishub Sulsel mengaku belum tahu akan diapakan bus-bus itu. Mereka masih menunggu arahan dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkait pemanfaatan 15 bus tersebut.

BACA SELENGKAPNYA DI TRIBUN TIMUR CETAK EDISI SABTU, 7 DESEMBER 2019

Telepon Presiden SBY
Saat menceritakan Busway Makassar di Redaksi Tribun Timur, Rabu (29/1/2014), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel Masykur A Sulthan tertawa terbahak-bahak.

Beberapa kali pantan Masykur Sulthan terangkat dari peraduannya. Kedua kakinya dihentakkan tiba-tiba diiringi gelak tawa.

Chairul A Tau, Kepala Dishub Kota Makassar waktu itu, yang duduk di sisi kanan Masykur Sulthan, sontak terbahak sambil menunjuk Masykur Sulthan. Suara tawa Adrian Mamusung, General Manager Perum Damri Cabang Makassar saat itu, tak kalah nyaring.

AKBP Yayat Ruhiyat SIK yang masih Kasat Lantas Polrstabes Makassar dan duduk di depan Masykur Sulthan waktu, ikut terpingkal. Perut Faisal Majid, yang hadir sebagai Kepala Seksi Angkutan Dishub Makassar saat itu, juga terguncang.

Tawa berjamaah itu dipicu cerita Masykur di balik pembatalan peluncuran Busway Makassar.

Sedianya acara itu digelar Rabu, 29 Januari 2014. Namun mendadak batal karena Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba dipanggil ke Jakarta.

Menurut Masykur Sulthan pembatalannya tidak bisa disosialisasikan massif karena terjadi di malam hari.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Soeroyo Alimoeso, pun jadi korban pembatalan mendadak itu.