Presiden Jokowi 'Kata-katai', Siapa Ingin Tampar, Jerumuskan Atasan Maruf Amin dan Prabowo Subianto?

Menurut Saan Mustopa, wacana penambahan masa jabatan Presiden RI muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan.

Ia berpendapat, masa jabatan Presiden RI saat ini perlu dikaji apakah memberikan pengaruh terhadap kesinambungan proses pembangunan nasional.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan Presiden itu bukan soal misalnya 1 periode 7 tahun atau 8 tahun, atau per periode 4 tahun. Tapi kira-kira masa jabatan Presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," kata Saan Mustopa.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," ucapnya.

PKS: Kemunduran Demokrasi

 Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Ahmad Fathul Bari menganggap wacana perpanjangan periode masa jabatan Presiden dan Wapres RI, soal amendemen UUD NKRI 1945 sebagai kemunduran demokrasi.

Fathul mengatakan Ahmad Bahri, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi sangat menolak wacana tersebut dimasukkan dalam konstitusi dan menjadi perubahan dalam amendemen.

"Jika itu terjadi, kita malah menjadi setback ke masa sebelum reformasi, ada kemunduran demokrasi," ucap Fathul dalam dikusi PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

Fathul Ahmad Bahri, menegaskan, sikap penolakan PKS terhadap periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Preesiden seiring dengan sikap penolakan PKS terhadap wacana amendemen konstitusi.

Menurut Fathul, saat ini belum permasalahan yang sangat mendesak sehingga harus dilakukan amendemen.

Apalagi, isu amendemen menyeret Garis-garis Besar Haluan (GBHN) yang sudah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

"Sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin dalam konpres bahwa kami tegas untuk saat ini menolak amendemen konstitusi walaupun wacana ini digulirkan harus berdasarkan kehendak rakyat," kata dia.

Fadli Zon: Sangat Berbahaya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, usulan tersebut sangat berbahaya.

Jika direalisasikan, bukan tidak mungkin bentuk negara Indonesia menjadi berubah.