Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Mappi Sulamapua

Mappi Sulamapua Talkshow Bahas Problematika Penilaian Tanah

Bertema Menghadapi Problematika Penilaian Tanah Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, di Gardenia Room, Hotel Claro, Jumat (29/11/2019).

Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Ansar
Mappi Sulamapua
DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulamapua) menggelar talkshow bertema Menghadapi Problematika Penilaian Tanah Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, di Gardenia Room, Hotel Claro, Jumat (29/11/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulamapua) menggelar talkshow.

Bertema Menghadapi Problematika Penilaian Tanah Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, di Gardenia Room, Hotel Claro, Jumat (29/11/2019).

Ketua DPD Mappi Sulamapua Ahmad Syawal mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Presiden Joko Widodo, namun kendala yang biasnya dihadapi adalah proses pengadaan tanah.

“Dalam pengadaan tanah ini, beberapa problematika dihadapi masyarakat karena ketidaktahuan mereka saat akan melepas tanahnya itu.

Padahal menurutnya undang-undang telah memberikan ruang untuk mengoreksi, inilah yang ingin kita sosialisasikan,” kata Ahmad.

Sementara itu Ketua Umum Mappi, Okky Danuza menjelaskan, Mappi ingin ada sosialisasi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana peran penilai sangatlah besar untuk menentukan nilai tanah yang akan dibebaskan.

“Fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, dengan program itu maka pengadaan tanah menjadi sangat penting," katanya.

"Salah satu kegiatan paling signifikan dalam pengadaan tanah itu adalah penetapan kerugian, nah distulah peran penilai sangat penting,” bebernya.

Menurut Okky, penilai sebenarnya bukan sekadar penilaian, tetapi mendapat input dari saksi-saksi terkait, khususnya BPN yang menyiapkan data nominatif.

“Tentunya kita berharap pelaksanaan pengadaan tanah itu, masyarakat yang tanahnya kena, seharusnya akan diberi kesejahteraan,” terangnya.

Lanjut Okky, Anggota Mappi yang jumlahnya sekitar 8000-an, dimana sekitar 700-an di antaranya yang telah bersertifikat, bekerja secara independen dalam menilai pengadaan tanah.

“Penilai Mappi sat ini paling banyak digunakan di jasa keuangan, dan sekarang sesuai UU dalam rangka pengadaan tanah ini.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan di masyarakat, seperti membagi ahli waris, dan sebagainya,” kata dia.

Ia juga menyebut saat ini masyarakat mulai semakin familiar dengan profesi ini.

“Pemahaman masyarakat Alhamdulillah mulai baik walaupun jika dibanding profesi lain, masih banyak masyarakat yang tak familiar, tapi kalau kami wajar-wajar saja seperti itu,” pungkasnya. (tribun-timur.com)

Laporan wartawan tribun-timur.com @fahrizal_syam

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved