DPRD Belum Terima Draf KUA-PPAS dari TAPD, Reaksi Legislator PAN Makassar

"Jadwalnya kan jam 10, saya datang jam 9 pagi dengan maksud untuk membaca-baca awal yang namanya KUA-PPAS. Tapi sampai sore ini, dokumennya kami belum

DPRD Belum Terima Draf KUA-PPAS dari TAPD, Reaksi Legislator PAN Makassar
abd azis/tribun-timur.com
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, menyayankan molornya pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok 2020 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, menyayankan molornya pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.

"Jadwalnya kan jam 10, saya datang jam 9 pagi dengan maksud untuk membaca-baca awal yang namanya KUA-PPAS. Tapi sampai sore ini, dokumennya kami belum terima," kata Hasanuddin di gedung DPRD, Senin (18/11/2019).

Ketua Bappilu DPD PAN Makassar tersebut menambahkan, yang namanya pembahasan KUA-PPAS harus dihadir oleh ketua TAPD dalam hal ini Sekda Makassar.

Jaringan Gas Rumah Tangga Wajo Tak Sentuh Pitumpanua-Keera? Ini Kata Anggota DPRD

Dituding Selingkuh, Pria Asal Mamasa Aniaya Istri saat Boncengan, Pelaku Kabur dan Buron

"Ini yang hadir baru asisten, kemudian ada beberapa SKPD seperti Badan Pendapatan Daerah. Jadi itu masih hadir sampai jam 2 siang tadi," jelasnya.

Ia mengaku tidak tahu mengapa ketu TAPD belum hadir. Namun ia mendapat informasi jika Sekda salat. Kalau ditanyakan datang atau tidak harusnya datang karena ini yang akan di bahas KUA-PPAS.

"Sebenarnya secara regulasi KUA itu sudah harus masuk di bulan Juli 2019. Ini supaya ada kesempatan kita untuk mempelajarinya. Sehingga kita bisa berikan koreksi untuk kemudian kita diskusikan di pembahasan nanti," tegasnya.

"Masa tong nanti pembahasan baru mau diberikan drafnya ke kami, harusnya lebih awal. Kita mau pelajari apa-apa saja usulan eksekutif, jangan saat rapat baru diberikan. Ini apa namanya," kata Hasanuddin.

Terkait molornya pembahasan KUA-PPAS itu, Hasanuddin menyalahkan pemerintah kota. Dia menilai Pemkot Makassar belum siap.

"Ini kesalahan pemerintah, karena Bamus sudah menjadwalkan semua agenda-agenda pembahasan anggaran.

Kalau pembahasan ini lambat, bisa berdampak pada agenda-agenda lain karena kita sudah jadwalkan semuanya," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved