Soal Larangan Eks Koruptor dan Penjudi Maju Pilkada, KPU Makassar Masih Tunggu PKPU
Meskipun KPU RI sudah berulang kali mengemukakan larangan bagi mantan napi koruptor, dan judi, zina, narkoba, mabuk, serta kasus kesusilaan lainnya un
Penulis: Hasan Basri | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
Bawaslu juga mendorong desa-desa model pengawasan di setiap daerah, sebagai upaya penguatan sistem dan nilai demokrasi yang berbasis desa.
Menurutnya, politik uang adalah persoalan yang mesti menjadi musuh untuk diperangi bersama, bukan hanya musuh Bawaslu. Dia berharap desa-desa ini dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya penguatan demokrasi di desanya.
• VIRAL Ular King Kobra Telan Bulat-bulat Ular Piton dengan Satu Gigitan, Simak Fakta-faktanya
• Ingin Berdampak Sosial, SCI Celebes Kelola Sampah Plastik Jadi Kerajinan
"Itu memang sifatnya piloting. Jika ini bisa memberi dampak baik, kami tentu berharap agar pemerintah menjadikan model desa pengawasan dapat dikembangkan dan didukung pengembangannya," tegasnya.
Kendati Bawaslu saat ini tdak memiliki dukungan anggaran yang memadai, Saiful meyakini hal itu dibangun dan dikerjakan bersama, maka akan banyak muncul desa-desa yang sadar akan hak-hak politik dan demokrasi mereka.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan bertemu untuk menjejaki adanya kerjasama antar lembaga di Kantor Bawaslu Sulsel. (abd azis/tribuntimur.com)
Warga di desa itu sendiri yang akan menjaga dan memastikan proses dan nilai-nilai demokrasi di lingkungan mereka, desa mereka. "Jika ini terwujud, maka masyarakat desa sendiri yang akan menolak praktik politik uang di daerahnya,"sebutnya.
Ia menambahkan pada Pilkada 2020 mendatang, Bawaslu akan memperketat pengawasan terhadap calon kepala daerah petahana di Pilkada Serentak, 2020 mendatang.
• Tolak Ahok di BUMN, Ini Jejak Arie Gumilar
Langkah tersebut diambil Bawaslu untuk mencegah mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), termasuk sumber daya daerah yang rentan dilakukan calon petahana demi kepentingan politiknya.
"Termasuk issu itu yang kami masukkan dalam program pengembangan desa pengawasan," tambah Saiful.
Untuk pengawasan itu, Bawaslu juga menggandeng teman-teman konsultan pendamping desa di provinsi untuk membangun kesefahaman dan saling menguatkan. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
