Soal Larangan Eks Koruptor dan Penjudi Maju Pilkada, KPU Makassar Masih Tunggu PKPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Endang Sari mengaku masih menunggu regulasi yang mengatur terkait larangan mantan narapidana korupsi dan kasus perbuatan tercela maju mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.

Meskipun KPU RI sudah berulang kali mengemukakan larangan bagi mantan napi koruptor, dan judi, zina, narkoba, mabuk, serta kasus kesusilaan lainnya untuk mencalonkan diri di pilkada.

• Nyamar Jadi Polwan, 3 Warga Sidrap Tipu Warga Palopo, Kini Sudah Diringkus Polisi

• Ini Daftar Pemenang VLIVE AWARDS V HEARTBEAT 2019: Afgan Bawa Pulang Piala

"Kami menunggu edaran dari KPU RI terkait teknisnya. Biasanya teknis pencalonan seperti itu dirakordkan secara nasional, untuk menyamakan persepsi sebagai penyelenggara di dalam menafsir aturan di PKPU dan UU Pilkada," kata Endang kepada Tribun, Minggu (17/11/2019).

Menurutnya saat ini, PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah masih sementara diuji publikkan terkait revisinya.

" Jadi masih dalam proses. Kami menunggu bagaimana hasil penetapan dari rencana revisi tersebut,"lanjut Endang.

• Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Bentuk Desa Anti Politik Uang

• Nyanyikan Lagu Karena Ku Sanggup, Ini Saran Agnes Mo untuk Putra Ruben Onsu Betrand Peto

Endang mengaku tidak ingin berspekulatif terkait aturan. Apakah PKPU 3 tahun 2017 terjadi revisi di beberapa pasal ataukah tetap tidak ada perubahan.

• Tolak Ahok di BUMN, Ini Jejak Arie Gumilar

Hasil penetapan itu yang nantinya kemudian menjadi payung hukum bagi langkah yang kami ambil sebagai penyelenggara. "Jadi intinya kami menunggu saja hasilnya dari pusat," ujar Endang sekali lagi. (*)

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Bentuk Desa Anti Politik Uang

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan akan merintis pembentukan desa anti politik uang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad kepada Tribun, Minggu (17/11/2019).

• NONTON TV ONLINE TRANS7 Siaran Langsung (Live) MotoGP 2019 Valencia Jam 18.00, Akses HP Tanpa Buffer

• Ranperda APBD Makassar Terancam Dibahas Asal-asalan, Kopel Khawatir Tidak Pro Rakyat

"Kami Bawaslu yang mencoba mendorong ada desa model pengawasan di setiap kabupaten," kata Saiful.

Tetapi desa anti politik uang rencana dirintis tidak terbatas hanya pada daerah yang akan berpilkada. Sekedar diketahui ada 12 daerah di Sulsel akan berpilkada pada 2020 mendatang.

Pangkep, Barru, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Selayar, Makassar, Toraja Utara.

Bawaslu juga mendorong desa-desa model pengawasan di setiap daerah, sebagai upaya penguatan sistem dan nilai demokrasi yang berbasis desa.

Menurutnya, politik uang adalah persoalan yang mesti menjadi musuh untuk diperangi bersama, bukan hanya musuh Bawaslu. Dia berharap desa-desa ini dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya penguatan demokrasi di desanya.

• VIRAL Ular King Kobra Telan Bulat-bulat Ular Piton dengan Satu Gigitan, Simak Fakta-faktanya

• Ingin Berdampak Sosial, SCI Celebes Kelola Sampah Plastik Jadi Kerajinan

"Itu memang sifatnya piloting. Jika ini bisa memberi dampak baik, kami tentu berharap agar pemerintah menjadikan model desa pengawasan dapat dikembangkan dan didukung pengembangannya," tegasnya.

Kendati Bawaslu saat ini tdak memiliki dukungan anggaran yang memadai, Saiful meyakini hal itu dibangun dan dikerjakan bersama, maka akan banyak muncul desa-desa yang sadar akan hak-hak politik dan demokrasi mereka.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan bertemu untuk menjejaki adanya kerjasama antar lembaga di Kantor Bawaslu Sulsel. (abd azis/tribuntimur.com)
Warga di desa itu sendiri yang akan menjaga dan memastikan proses dan nilai-nilai demokrasi di lingkungan mereka, desa mereka. "Jika ini terwujud, maka masyarakat desa sendiri yang akan menolak praktik politik uang di daerahnya,"sebutnya.

Ia menambahkan pada Pilkada 2020 mendatang, Bawaslu akan memperketat pengawasan terhadap calon kepala daerah petahana di Pilkada Serentak, 2020 mendatang.

• Tolak Ahok di BUMN, Ini Jejak Arie Gumilar

Langkah tersebut diambil Bawaslu untuk mencegah mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), termasuk sumber daya daerah yang rentan dilakukan calon petahana demi kepentingan politiknya.

"Termasuk issu itu yang kami masukkan dalam program pengembangan desa pengawasan," tambah Saiful.

Untuk pengawasan itu, Bawaslu juga menggandeng teman-teman konsultan pendamping desa di provinsi untuk membangun kesefahaman dan saling menguatkan. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: