Wakil Ketua DPRD Ingatkan Pilkada Damai di Polres Gowa
Hal itu disampaikan Zulkifli ketika memimpin apel pagi di halaman Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Sungguminasa, Senin (5/11/2019) pagi.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gowa Zulkifli Alimuddin Tiro, berharap penyelenggara pilkada serentak 2020 kembali berjalan aman dan damai.
Hal itu disampaikan Zulkifli ketika memimpin apel pagi di halaman Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Sungguminasa, Senin (5/11/2019) pagi.
"Bukan hanya menjadi tanggung jawab jajaran kepolisian, melainkan tanggung jawab kita semua," katanya dalam rilis yang diterima Tribun.
LENGKAP Layangan Putus Part 1 & Part 2, Suami Hilang 12 Hari,Ternyata Sama Wanita Lain di Cappadocia
Apa Penyebab Jaringan Internet IndiHome & Telkomsel Down atau Gangguan? Ini Jawaban Resminya
Awhin Sanjaya Berpeluang Juara ARRC, Minta Doa Warga Luwu Utara
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, dibutuhkan peran serta semua pihak dalam menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif.
Termasuk dalam menyambut Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.
Pesta demokrasi ini menyisakan satu tahun lagi.
Menurut Zulkifli, pilkada serentak yang kondusif dapat terwujud dengan terciptanya sinergitas dan kerja sama yang baik.
"Baik antara kepolisian dan DPRD merupakan salah satu unsur terwujudnya Pilkada yang aman dan damai," ungkapnya.
Zulkifli juga menyampaikan terima kasih dan rasa bangganya kepada Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga.
Perwira polisi dua melati itu akan mengakhiri masa tugas sebagai pimpinan aparat penegak hukum di kabupaten Butta Bersejarah.
"Terima kasih atas kepedulian Kapolres Gowa Shinto Silitonga selama menjabat kurang lebih dua tahun ini, dan juga menjaga keamanan kabupaten Gowa hingga hari ini tetap aman dan kondusif," ujar Zulkifli.
Diketahui apel ini diikuti Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga bersama segenap pejabat utama. Termasuk seluruh personel Polres Gowa.
Ketua DPRD Gowa Sebut Draf RUU Pilkada Tidak Adil
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berencana merevisi Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Walikota dan Bupati.
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala turut hadir dalam rapat revisi UU tersebut.
