Kritik Prabowo Jadi Menhan, Ustadz Haikal Hassan: Tidak Ada Istilah Berjuang dari Dalam

Kritik Prabowo Jadi Menhan, Ustadz Haikal Hassan: Tidak Ada Istilah Berjuang dari Dalam

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua II PA 212 Haikal Hassan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Kelompok yang dulunya sangat gencar mendukung Prabowo saat pilpres 2019, kini tidak lagi satu kubu dengan Prabowo.

Dikutip TribunWow.com dari tayangan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (30/10/2019), Haikal awalnya menyatakan pendapatnya terhadap Prabowo yang kini bersatu dengan Jokowi.

Haikal mengungkapkan, masuk ke pemerintahan dan memutuskan menjadi Menteri Jokowi merupakan hak pribadi Prabowo.

"Itu hak pribadi beliau," ujar Haikal.

Disampaikannya, mungkin Prabowo berfikir dirinya mampu memperbaiki Indonesia dari dalam.

"Mungkin beliau berfikir dengan berada di dalam, beliau bisa memperbaiki bangsa Indonesia lebih baik," tambahnya.

Baca: Kabar Buruk dari Abraham Kevin Kontestan Indonesian Idol 2018, Penyakitnya Membingungkan Keluarga

Kemudian menanggapi Jubir PA 212 yang kecewa terhadap Prabowo, Haikal berpendapat kecewa adalah hal yang wajar.

"Ya kecewa jelas," ungkapnya.

Haikal kemudiang menjelaskan dirinya dan PA 212 akan tetap menjadi oposisi bagi siapapun yang menjadi menteri.

"Tapi saya tekankan siapapun yang jadi menteri di sana kami tetap oposisi," tegasnya.

ketika Haikal ditanya soal apa harapan dirinya terhadap Prabowo yang menjadi Menhan Indonesia, ia mempersilakan Prabowo untuk menjadi Menhan.

Ia mengatakan Indonesia sangat rapuh dalam pertahanan dan kedaulatan negara, dan jika Prabowo bisa memperbaiki hal tersebut, dirinya mempersilakan.

"Indonesia sangat rapuh dalam kedaulatan pertahanan," jelasnya.

"Beliau merasa dia bisa berkiprah disitu ya silahkan," tambahnya.

Baca: Prabowo Subianto Belum Sebulan Jadi Menteri Sudah Langgar Hukum? Lihat Plat Mobilnya, Saingi Jokowi?

Kemudian, Haikal menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Prabowo yang ingin memperbaiki negara dari dalam.

"Mestinya berada di luar, karena nggak ada istilah memperjuangkan dari dalam," jelas Haikal.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 0.39

Kritik Pemerintah dan Soroti Separatisme

Dilansir oleh TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (28/10/2019), Haikal mengatakan pemerintah juga perlu kritik untuk menjadi lebih baik.

"Kalau kita dituntut untuk memberikan narasi yang menyenangkan, enggak bisa, itu berarti semua koalisi dong."

"Kita tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah karena kita sudah berjanji kita oposisi, dan semua ulama, ustaz, kiai, itu idealnya adalah oposisi," ujarnya.

Haikal menambahkan penjelasannya terkait penguasa yang baik menurut islam.

"Karena kita tahu Bang Karni bahwa hal itu terlarang dalam Islam, sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mendekati kepada ulama, tapi seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati pintu penguasa," ucap Haikal.

Baca: Lihat! Debat Panas Ali Ngabalin dan Haikal Hassan Ketua PA 212, Karni Ilyas Turun Tangan

 Menurut Haikal, pemerintah harus selalu dikritik agar ada pengawasan dan keseimbangan.

Haikal mengatakan dirinya dan PA 212 akan terus menjadi oposisi bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan.

"Kita tetap oposisi sampai mati, tapi tetap uswatun khassanah, dengan akhlakul karimah, bahwa kita akan tetap mengkritik pemerintah sampai terus supaya pada tetap check and balance dong," kata Haikal.

Membahas radikalisme, Haikal mengatakan pemerintah juga perlu memerhatikan gerakan separatisme yang mengancam kesatuan NKRI.

"Masak semuanya koalisi, jadi setuju dengan pak Mahfud hari ini, kita berantas takfiri dan sekalian dong yang mau pisah dari NKRI juga disebut dong, masak enggak disebut sama sekali," kata dia.

Menurut dirinya, separatisme adalah ancaman yang lebih besar dibandingkan radikalisme yang sering didengungkan.

"Fokus kepada apa, fokus kepada unsur-unsur yang mau memisahkan diri dari NKRI apa yang terjadi di Wamena, ini ancaman separatisme seperti itu enggak pernah menjadi ancaman yang terus disebut-sebut adalah masjid, radikal, uztaz, radikal," lanjutnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 7.00

Ekonomi Brantakan

 Ketua II PA 212 Haikal Hasan merespon pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal deradikalisasi.

Menurut Haikal Hasan, yang sedang darurat di Indonesia saat ini bukanlah radikal, tapi ekonomi dan keadilan.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (30/10/2019), Haikal Hasan tampak protes dengan pernyataan Mahfud MD.

"Saya mengawali dengan merespon apa yang disampaikan Pak Mahfud, kata-katanya dari awal sampai akhir bahwa kita menangkap betul seolah-olah ada darurat radikal, padahal kalau kita mau jujur, yang darurat itu darurat ekonomi, bukan darurat radikal," jelas Haikal Hasan.

Menurut Haikal Hasan, kita sama-sama tahu bahwa kata yang paling populer dalam pemerintahan Jokowi salah satunya adalah radikalisme.

"Dan kita tahu siapa sasarannya (radikalisme). Dari tadi beliau berkata sasarannya bukan umat islam, terus yang ditangkepin itu siapa?," kata dia.

Kemudian menurut Haikal Hasan, framing radikalnya baru diangkat berapa hari, dan langsung berkata akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal.

"Dan menteri agama juga menguatkan, gitu loh. Akan melihat dan mengawasi ustaz-ustaz yang terpapar radikal," jelasnya.

Haikal Hasan kemudian menjelaskan, pertama kali isu radikalisme muncul yaitu akibat dari daftar 200 mubaligh yang dikeluarkan Kementerian Agama.

"Pak Lumkan pada waktu itu (Menteri Agamanya), akhirnya keluar itu berita 20 daftar ulama penyebar hoax terpapar radikalisme. Lalu kemudian dicopy paste oleh satu situs Facebook yang dimiliki oleh generasi muda NU. Di situs itu ditulis 20 ustaz penebar paham islam radikalisme/wahbisme, nomor satu Abdul Somad, nomor 12 Haikal Hasan. Inilah penebar benih teror di Indonesia," bebernya.

Baca: Saat Mandi di Hotel, Aki Mendengar Suara Gaduh Pasangan di Kamar Sebelah, Ternyata. . .

Baca: BERITA TERBARU Skandal Video Syur Mirip Gisel Viral, Mantan Gading Marten Bawa Bukti-bukti ini

Menurut Haikal Hasan, artikel itu kini sudah dihapus, setelah selama setahun lebih tidak dihapus.

Ia juga menambahkan, ternyata generasi muda NU itu mengutip sumber dari Duta Islam.com, dan ternyata dutaislam.com menulis 20 ustaz ngetop tidak masuk rekomendasi kemenag.

"Aan bahasanya itu semuanya baik. Dan menteri agama merespon baik, tapi akhirnya dikutip oleh situs lainnya. Dikutip dengan tambahan judul serem. Dan itu ditelan mentah-mentah oleh kementerian. Dan hari ini saya dicekal, sebabnya kasus itu. Label ustaz radikal menempel terus sampai sekarang, dan ini merugikan pekerjaan," ungkapnya.

Kemudian hal itu pun buru-buru di potong oleh Karni Ilyas agar tidak melebar.

"Kita balik ke tema lah," ujar Karni Ilyas.

Kemudian Haikal Hasan mengatakan kalau penyebabnya yakni karena kemiskinan dan ketimpangan.

Untuk itu, menurutnya ia tidak akan pernah memuji Presiden Jokowi.

"Kata Pak Ali ini presiden luar biasa, di luar dipuji di dalam nggak. Pak Ali Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi, karena beliau janjinya waktu kampanye 7 persen, tapi kenyataannya 5 persen pertumbuhan ekonomi, mau mujinya di mana? Jadi mohon maaf kita tidak akan bisa memuji keterbelakangan soal itu," kata dia.

Kemudian ia kembali menegaskan agar pemerintah tidak terlalu fokus ke radikalisme.

"Saya setuju yang dikatakan Pak Mahfud, kita perangi yang mengatakan takfiri, tapi jangan lupa, jangan fokus di situ, fokuslah pada ekonomi, sekarang ini yang berantakan itu ekonomi dan ketidakadilan. Itu yang kita rasakan sekarang," jelasnya.

Baca: 2 Motif Rendi Tusuk Fani Istrinya Saat Tidur Bareng padahal Baru 9 Bulan Menikah, Pengakuan Pelaku

Baca: Dikabarkan Gunting Bibir Siswanya, Kepala SMP Budi Kasih Makassar Bilang Begini

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan hubungan antara deradikalisasi dengan persoalan agama, sehingga menuai komentar Fadli Zon. 

Sebelumnya Mahfud menyampaikan visi negara tentang deradikalisasi yang akan dioperasionalkan pemerintah 5 tahun ke depan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVONE, Selasa (29/10/2019) itu, Mahfud juga mengklarifikasi kabar miring akan dirinya yang melarang menyebut kata 'kafir'.

Ia menginformasikan hal tersebut adalah hoaks dan pelintiran media.

"Saya tidak pernah melarang orang mengatakan 'kafir'. Saya bilang jangan 'takfiri'. 'Takfiri' itu suka mengafirkan orang yang berbeda," ungkapnya.

Mahfud menjelaskan dengan mengambil beberapa ayat Quran (dalil) dan analogi.

Menurutnya, hubungan deradikalisasi dengan persoalan agama sering disalahfahami masyarakat.

Mahfud juga melarang orang yang suka mengafirkan orang lain, sehingga akan menimbulkan permusuhan.

Hal tersebut merupakan bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama, negara, dan Alquran.

(TribunWow.com/Anung Malik)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kecewa Prabowo Jadi Menteri, Haikal Hassan: Tidak Ada Istilah Berjuang dari Dalam, https://wow.tribunnews.com/2019/10/31/kecewa-prabowo-jadi-menteri-haikal-hassan-tidak-ada-istilah-berjuang-dari-dalam?page=all.