Ketua Komisi ll DPRD Mamasa Sebut Pelayanan RSUD Kondosapata Belum Maksimal

TRIBUNMAMASA.COM, BALLA - Kritis dan blak-blakan, demikian karakter Ketua Komisi ll DPRD Mamasa, Sulawesi Barat, Jupri Samboma'dika.

Jupri Samboma'dika tidak segan-segan mengkritik sesuatu yang dianggap tidak sesuai, apa lagi menyangkut kepentingan umum.

Seperti pelayanan kesehatan di RSUD Kondosapata Mamasa yang dia kritik.

Baca: Gagal Main di GBT, Manajemen Persebaya Masih Cari Stadion Pengganti untuk HadapI PSM Makassar

Jupri menganggap pelayanan di RSUD tersebut belum maksimal.

Sebelumnya, Jupri juga mengkritik soal manajemen di RSUD itu lantaran lebih dari 100 tenaga kontrak belum dibayarkan gajinya selama tiga bulan.

Hanya karena alasan keterlambatan perubahan anggaran yang menyebabkan DPA lambat terbit.

Baca: BREAKING NEWS: Persebaya Umumkan Tak Bisa Lawan PSM Makassar di Gelora Bung Tomo

Padahal kata dia, itu bukanlah sebuah alasan sebab gaji tenaga kontrak seharusnya dibayarkan dari APBD pokok.

Lebih dari itu, ia juga bahkan mengkritik soal pelayanan yang kurang maksimal.

Ada beberapa yang masih butuh dibenahi di RSUD menurut Jupri.

Baca: 3 Berkas Tersangka Dugaan Korupsi Paud Bone Dilimpahkan ke Kejari

Misalnya beberapa loket pendaftaran yang sudah tutup di awal jam kedua.

Selain itu, berdasarkan pengamatannya, masih terdapat beberapa kloset yang tidak berfungsi di ruang perawatan.

"Kalau seperti itu, pasien mau buang kotoran di mana," katanya saat dikonfirmasi usai melakukan sidak di RSUD Kondosapata Rabu (30/10/2019) siang.

Baca: Profil Kapolri Komjen Idham Azis, Foto Cantiknya Fitri Handari Sang istri, Kehebatan Anak, Masa Lalu

Selain pelayanan, Jupri juga menilai, ketersediaan air bersih di RSUD belum maksimal.

Padahal sebelumnya, DPRD telah mengusulkan melalui perubahan anggran agarapenyedian air bersih diupayakan diberi ruang untuk disiapkan anggaran.

Baca: Faisal Oddang dan Peradaban Manusia Bugis

DPRD Mamasa Nilai Alasan Keterlambatan Gaji Honorer RSUD Kondosapata Tidak Masuk Akal

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Alasan keterlambatan pembayaran gaji honorer RSUD Kondosapata Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dianggap tidak masuk akal oleh DPRD.

Pasalnya, berdasarkan penjelasan Direktur RSUD Kondosapata, Adriana Randabunga, bahwa keterlambatan itu diakibatkan adanya perubahan anggaran.

Perubahan anggaran kata dia terlambat sehingga penerbitan daftar pengguna anggaran (DPA) terhambat.

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ketua Komisi IV DPRD Bone: Perbaiki Dulu Pelayanannya

Padahal DPA itu menurut Adriana, sebagai acuan mengajukan permohonan pencairan dana.

Hal itu dijelaskan Adriana di hadapan sejumlah anggota DPRD Mamasa saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) Rabu (30/10/2019) siang tadi.

Penjelasan itu dianggap tidak masuk akal semua DPRD yang ikut sidak siang tadi.

Baca: VIDEO: Bocah 7 Tahun di Maros Diduga Keracunan Makanan di Pesta Pernikahan

Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk mengatakan, sangat tidak masuk akal jika keterlambatan pembayaran gaji honorer disebabkan adanya perubahan anggaran.

Alasannya karena pengesahan perubahan anggaran dilakukan pada 30 September, sementara gaji yang tidak dibayarkan itu, gaji bulan juli, agustus dan september.

"Ini tidak ada hubungannya dengan DPA karena seharusnya dananya terkaper pada anggaran pokok 2019," kata David usai melakukan sidak.

"Seharusnya gaji mereka dibayar awal bulan september, bukan dari anggaran perubahan," tambahnya.

Baca: Kepala Desa di Luwu Timur Minta BPJS Kesehatan Sosialisasi Kenaikan Tarif

Sehubungan dengan itu, Ketua Komisi II Jupri Samboma'dika juga angkat bicara.

Ia mengatakan, manajemen pihak rumah sakit kurang baik.

Pasalnya, pihak rumah sakit mengatakan bahwa keterlambatan gaji honorer disebabkan karena perubahan anggaran lambat.

"Itukan tidak bisa jadi alasan, karena perubahan itu diakhir bulan sembilan, sementara ini gaji bulan juli sampai september yang belum dibayarkan,"

"Artinya apa, manajemen yang kurang bagus," lanjutnya.

Baca: Maju di Pilwali Makassar, ARN Berfikir Dua Kali Lewat Jalur Independen

Yang berikut kata Jupri, pihaknya juga mesti mendorong pihak keuangan agar urusan yang diangap urgen harus diutamakan.

"Kita juga akan dorong teman-teman di keuangan agar yang sekaitan dengan kesehatan itu diutamakan," pungkasnya.

Baca: Pilkada Barru 2020, Suardi Saleh dan Malkan Amin Bersaing Rebut Dukungan Partai

Tenaga Kontrak Mogok Kerja, DPRD Mamasa Sidak RSUD Kondosapata, Ini Temuannya

Mogok kerja yang dilakukan tenaga kontrak di RSUD Kondosapata Mamasa, Sulbar, mengundang reaksi berbagai pihak.

Setelah sebelumnya wakil bupati memanggil direktur, sejumlah anggota DPRD Mamasa juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kondosapata Mamasa, yang berada di Kecamatan Balla.

Sidak itu menindak lanjuti aksi mogok kerja yang dilakukan tenaga kontrak karena honornya belum dibayar sejak bulan Juli hingga Oktober.

Baca: Lanjutan Sidang Pembunuhan di Wisma Benhil Makassar, Kama Cappi Ditegur Hakim

Sidak itu dipimpin langsung Wakil Ketua I, David Bambalayuk didampingi Wakil Ketua II Juan Gayang Pongtiku dan sejumlah anggota komisi II DPRD Mamasa, Rabu (30/10/2019) siang.

David Bambalayuk mengatakan, sidak yang dilakukan adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi di RSUD.

Ia menuturkan, karena hal itu menjadi isu nasional, sehingga dianggap sebuah masalah bagi rakyat Mamasa yang mesti diselesaikan.

Baca: Andi Sukma Didampingi Istri Ketiga Kembalikan Formulir Balon Bupati Luwu Utara

Dengan begitu, Sidak ini bertujuan agar DPRD melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang harusnya menjadi solusi.

Dari hasil Sidak yang dilakukan, ditemukan bahwa yang menjadi penyebab gaji honorer lambat dibayarkan yaitu terkendala di manajerial.

"Hanya persoalkan pencairan dana terlambat karena sistim yang mungkin kurang baik, apakah di RSUD atau di keuangan," ujar David.

Baca: Reuni Akbar Kedokteran UMI Makassar Dirangkaikan Baksos, Alumni dari Penjuru Nusantara Hadir

Menurut dia, kondisi itu sangat memprihatinkan bagi tenaga kontrak, karena hanya bergaji Rp 625.000 dan dibayarkan per triwulan.

"Apa yang mereka mau makan, apa yang mau dibayarkan ojek, sementara tenaganya sangat dibutuhkan," tuturnya.

Dengan demikian, David beranggapan perlu adanya solusi yang diberikan oleh Pemda Mamasa.

Baca: Poligami, Sulmankar Terancam Diproses Pemprov Sulsel, Dianggap Lakukan Kekerasan ke Perempuan

Sehingga, yang diusulkan oleh DPRD, yaitu gaji tenaga kontrak khusus di RSUD agar dibayarkan per bulan.

Selain itu, juga diusulkan agar tenaga kontrak disediakan anggaran makan minum setiap hari.

Selain itu, ia juga berharap, sesuai janji direktur bahwa gaji honorer akan dibayarkan besok, agar ditepati.

Sebab jika tidak, maka ada kemungkinan mogok kerja akan kembali terjadi dan berdampak pada pelayanan kesehatan tidak maksimal.

Baca: BERLANGSUNG 3 Link Live Streaming Liga 1 2019 Madura United vs PS Tira-Persikabo - Live TV Online

4 Bulan Gaji Tenaga Kontrak Tak Dibayar, Ini Kata Direktur RSUD Kondosapata Mamasa

Kurang lebih 100 tenaga kontrak di RSUD Kondosapata Mamasa, Sulawesi Barat belum dibayarkan gajinya sejak bulan Juli 2019.

Akibatnya, sejumlah tenaga kontrak yang sedianya masuk shift pagi di RSUD tersebut mogok kerja.

Aksi mogok kerjapun menyebabkan pelayanan di RSUD tidak maksimal lantaran tenaga perawat yang PNS terbatas.

Baca: Daftar Kehebatan Idham Azis Calon Tunggal Kapolri Pengganti Tito Karnavian, Pemburu Tommy Soeharto

Baca: Hasil Lengkap Liga Inggris Spurs Cetak Gol Cepat ke Gawang Liverpool, Manchester United Menang!

Baca: Niat Tulus Jokowi Sehingga Memilih Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan

Di instalasi gawat darurat (IGD) misalnya, sejumlah pasien di ruang tersebut belum mendapat perawatan sejak pagi, lantaran petugas yang masuk hanya seorang.

Persoalan itu dibenarkan Direktur RSUD Kondosapata Mamasa Adriana Randabunga.

Ia mengatakan, gaji tenaga kontrak yang sedianya dibayarkan tribulan ketiga pada bulan ini masih berproses.

Ia mengaku, keterlambatan itu disebabkan adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019.

APBD perubahan kata dia, sesuai mekanismenya maka daftar pengguna anggaran (DPA) harus terbit terlebih dahulu.

DPA itu menjadi acuan untuk pengajuan pencairan anggaran.

"Kalau DPA belum terbit kita tidak punya dasar mencairkan anggaran," ungkap Adriana.

Adriana menjelaskan, sekaitan dengan gaji tenaga kontrak, saat ini sedang berproses.

Ia optimis bulan ini sudah dibayarkan, paling lambat 31 oktober.

"Ini sudah saya sampaikan kepada perwakilan pihak tenaga kontrak," jelasnya.

Selain soal gaji, yang menjadi keluhan perawat yaitu minimnya perlengkapan perlindungan kerja berupa masker dan kos tangan, yang dikenal dengan sebutan bahan habis pakai (BHP).

Sehubungan itu, Adriana mengaku, anggarannya sedang berproses bersamaan gaji tenaga kontrak.

"Memang kita kekurangan BHP, itu sudah berproses anggarannya," ujarnya.

Laporan wartawan @sammy_rexta

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: