Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ketua Komisi IV DPRD Bone: Perbaiki Dulu Pelayanannya

Kendati demikian, ia memaklumi kebijakan pemrintah atas kenaikan iuran tarif BPJS setelah adanya perbaikan pelayanan lantaran telah melewati

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ketua Komisi IV DPRD Bone: Perbaiki Dulu Pelayanannya
Justang
Ketua KNPI Bone dr A Ryad Baso Padjalangi usai menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (28/10/2019). 

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Ketua Komisi IV DPRD Bone dr A Ryad Baso Padjalangi meminta pemerintah memperbaiki pelayanaan BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum menaikkan iuaran BPJS Kesehatan.

Komisi IV DPRD Bone membidangi Kesejahteraan Rakyat(Kesra) termasuk Kesehatan.

"Pada dasarnya tidak setuju kalau keanaikan BPJS ini kemudian dibebankan kepada masyarakat tidak mampu akan tetapi sudah jelas kenaikan BPJS ini adalah BPJS yang mandiri dalam arti kata yang dianggap mampu oleh pemerintah," kata ketua fraksi Golkar DPRD Bone itu kepada tribunbone.com, Rabu (30/10/2019).

Baca: VIDEO: Bocah 7 Tahun di Maros Diduga Keracunan Makanan di Pesta Pernikahan

"Akan tetapi besar harapan kenaikan iuran ini juga dibarengi kepada peningkatan pelayanan yg ada di rumah sakit dan mudah-mudahan tidak ada lagi alasan BPJS menunggak atau telat membayar ke rumah sakit," tambahanya.

Kendati demikian, ia memaklumi kebijakan pemrintah atas kenaikan iuran tarif BPJS setelah adanya perbaikan pelayanan lantaran telah melewati berbagai kajian dan pertimbangan sehingga mengapa ini dinaikkan.

Diketahui, Presiden Joko Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang.

Baca: Aniaya Pensiunan PNS Hingga Tewas, Amir Baso Warga Makassar Diciduk Polisi

Kenaikan iuran bagi peserta yang kerap disebut peserta mandiri tersebut berlaku awal 2020 mendatang.

Pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Baca: Maju di Pilwali Makassar, ARN Berfikir Dua Kali Lewat Jalur Independen

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Halaman
1234
Penulis: Justang Muhammad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved