Profil 11 Tokoh Maju Pilwali Makassar, dari Dokter Sampai Pengusaha Tambang, Ada Pertarungan Saudara

Dalam pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2018, Munafri maju sebagai calon wali kota Makassar, ibu kota dan kota terbesar di Sulawesi Selatan.

Sebagai kader Golkar, ia didukung oleh 10 partai politik yang mewakili 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar.

Lawannya adalah wali kota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto. Namun, Danny Pomanto didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur.

Munafri pun maju sebagai calon tunggal, tetapi ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena ada opsi kotak kosong.

Dalam pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 300.795 suara.

Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Hasilnya, pemilihan ulang diulang tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Kekalahan Munafri merupakan kemenangan kotak kosong pertama dalam sejarah pilkada Indonesia.

2. Syamsu Rizal MI

Syamsu Rizal MI, SSos, MSi atau yang biasa akrab disapa dengan Deng Ical adalah wakil walikota Makassar sejak 8 Mei 2014 bersama dengan Danny Pomanto.

Pria kelahiran Selayar, 30 Juni 1973 keluar sebagai pemenang Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2013 diusung oleh (Partai Demokrat dan PBB) setelah menungguli 9 kandidat lainnya dengan persentase perolehan suara 31,18% atau sebesar 182.484 suara.

Sebelumnya, Deng Ical, panggilannya, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar periode 2004-2009.

Syamsu Rizal juga dipercaya menjadi Ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar hingga saat ini

Pendidikannya dimulai di SD Inpres Benteng I Selayar & Madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah, 1979-1985.

Kemudian SLTP Negeri 1 Makassar, 1985-1988, dan SLTA Negeri 9 Makassar, 1988-1991.

Ia kuliah di Jurusan Ilmu komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin, 1991-1997, Administrasi publik Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, dan Doktor Manajemen Kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, 2010