Gudang Dalam Kota Ditutup, Pengusaha Ekspedisi Protes, DPRD Sulsel Bakal Lakukan ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan memanggil Wali Kota Makassar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait penutupan gudang di Makassar.

Pemanggilan dilakukan sebagai respon aduan sejumlah pengusaha dan karyawan yang mengatasnamakan Himpunan Pengusaha Ekspedisi Kota Makassar.

Para pengusahan dan karyawan ekspedisi ini mendatangi DPRD Sulsel dan menyampaikan pokok aduanya di ruang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kamis (17/10/2019).

Diskoperindag Majene Dapat Bantuan Kendaraan Operasional, Harganya Senilai Rp 1 M

Oknum RT dan 4 Warga Diringkus saat Asyik Judi di Desa Ampekale, Kades Matikan Ponsel

Kalla Toyota Spektakuler Diharap Dulang SPK

Mereka meminta agar DPRD membantu mereka atas tindakan pemerintah Kota Makassar melakukan penutupan gudang belakang ini yang merugikan mereka.

Menurut Andi Irwandi dari Fraksi PAN bahwa pihaknya akan mencari solusi terkait persoalan dialami para pengusaha ekpsedisi tersebut.

"Solusi ya kita akan memanggil wali kota disperindag, dinas perhubungan untuk duduk bersama," kata Politisi PAN tersebut di DPRD Sulsel.

Ia menjadwalkan pertemuan itu dilaksanakan usai pelantikan pimpinan defenitif DPRD Sulsel periode 2019 - 2020 mendatang.

Irwandi mengaku perda yang dikeluarkan Pemkot baik untuk mengurai kemacetan. Karena aktifitas pergudangan ditengah kota tidak lepas dari kemacetan.

Sementara Ketua Perhimpunan Pengusaha Ekspedisi Kota Makassar Hasanuddin mengatakan datang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulsel karena selama ini Pemkot tidak mencarikan jalan ke luar bagi mereka.

Diskoperindag Majene Dapat Bantuan Kendaraan Operasional, Harganya Senilai Rp 1 M

Oknum RT dan 4 Warga Diringkus saat Asyik Judi di Desa Ampekale, Kades Matikan Ponsel

Kalla Toyota Spektakuler Diharap Dulang SPK

"Upaya kami selama iniseperti bertepuk sebelah tangan. Fakta di lapangan seakan akan penindakan dan penertiban solusi yang diberikan pemerintah," tegasnya.

Sebagai pejuang ekonomi kecil kata dia semestinya dicarikan ruang. "Sebenarnya kami mau pindah, tapi tunggu sampai ada solusi bagi kami untuk tempat. Teman teman mau pindah ketika sudah ada tempat yang tersedia,"ujarnya.

Hasanuddin menilai pemerintah selama ini terkesan dalam melakukan penertiban karena banyak kegiatan usaha pergudangan lain yang sudah lama, tetapi tidak ditindaki. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: