Evaluasi Anggaran 2025, Ana Rusli: Ritme Kerja Tinggi tak Boleh Abaikan Administrasi

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan, Awaluddin Mustafa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai memberikan nilai strategis bagi perbaikan performa sekretariat ke depan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan dalam agenda Exit Meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel ini merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi laporan anggaran tahun 2025, Sabtu (11/04/2026).

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan, Awaluddin Mustafa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai memberikan nilai strategis bagi perbaikan performa sekretariat ke depan.

Ia menegaskan, setiap catatan yang diberikan bukan sekadar formalitas evaluasi, melainkan pijakan krusial dalam pembenahan administrasi dan penguatan sistem pengelolaan anggaran.

“Catatan dari BPK RI ini adalah panduan penting bagi kami untuk berbenah. Tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk perintah yang harus segera ditindaklanjuti secara terukur dan bertanggung jawab.

Target kita adalah memastikan tidak terjadi pengulangan permasalahan yang sama di masa mendatang,” tegas Awaluddin.

Baca juga: Bawaslu Wajo Minta KPU Coret 70 Pemilih Setelah PDPB 2026

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya konsistensi dalam mengeksekusi setiap rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa.

Ia mengakui, dinamika kerja yang sangat tinggi pada periode pemilu sebelumnya turut memengaruhi pola tata kelola keuangan di lapangan.

“Ritme kerja yang tinggi kerap menuntut kecepatan dalam eksekusi program. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tertib administrasi.

Ke depan, setiap proses harus berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel. Catatan perbaikan ini harus menjadi perhatian serius untuk ditertibkan secara berkelanjutan,” ungkap Mardiana dalam sambutannya.

Agenda Exit Meeting ini juga dihadiri oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan serta perwakilan dari tiga daerah yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Kabupaten Gowa, dan Bawaslu Kabupaten Takalar.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu Sulawesi Selatan berharap sinergi yang terbangun dengan BPK RI dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan transparan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar Bawaslu untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam mengawal demokrasi yang bermartabat.(*)