Mamasa Butuh Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 30.000 Unit

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat masih membutuhkankan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Saat ini, Mamasa masih membutuhkan bantuan tersebut sebanyak 30.000 unit.

Program Studi Stikes Baramuli Pinrang Terakreditasi?

Bank Mandiri Region X Bantu Talangi Tagihan 23 RS ke BPJS Kesehatan

Istri Sandiaga Nur Asia Fix Tidak Maju Pilkada Tangsel Karena Ini Putri Maruf Amin Berpeluang Menang

FMIPA UNM Gelar Seminar internasional, Ini Nama-nama Profesor dari Berbagai Negara Jadi Pembicara?

Tewas Tergantung di Lapas Klas I Makassar, Begini Kesaksian Keluarga Aryanto

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mamasa, Daud Tandiarruan saat ditemui di kantornya, Rabu (9/10/2019) pagi tadi.

Daud menjelaskan, dari jumlah 30 ribu yang dimaksud, terdiri dari pembangunan rumah baru 5.000 unit dan RTLH 25.000 unit.

Jumlah itu menurut Daud, akan diusulkan ke kementerian secara bertahap.

"Pastinya kami terus berupaya agar kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dapat diberikan," jelasnya.

Sebelumnya lanjut Daud, untuk program tahun ini, Mamasa mendapat bantuan RTLH sebanyak 1.400 unit.

Jumlah itu terdiri dari 1.300 unit melalui anggaran satuan kerja perumahan Provinsi Sulawesi Barat, dan 100 unit merupakan anggaran program strategis.

"Ini untuk peningkatan kualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah namun belum layak," lanjutnya.

Daud berharap agar setiap tahun ada pengurangan jumlah warga yang memiliki RTLH, melalui program pemerintah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kan kalau ekonomi masyarakat membaik, tentu mereka tidak akan biarkan keluarganya tinggal dirumah yang tidak layak," tambahnya. 

Warga yang membutuhkan rumah tersebut tersebar di seluruh wilayah Mamasa. (*)

Dua Unit Bus Sekolah di Mamasa Tak Beroperasi dan Parkir di Aula PKK

Dua unit bus sekolah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulbar beberapa pekan terakhir terlihat tidak beroprasi.

Terpantau mobil itu hanya terparkir di simpang empat kota Mamasa dan satunya lagi terparkir di depan aula PKK.

Akibatnya, sejumlah siswa yang biasa menggunakan bus tersebut, terpaksa jalan kaki dan sebagian naik ojek.

Ada Pizza di Hotel MaxOne Sepanjang Oktober, Ini Keistimewaannya

 LSM Nilai Kejaksaan Negeri Mamasa Lamban Tangani Kasus, Begini Reaksi Kajari

Keberadaan Industri Teh di Maros, Dongkrak Kontribusi Sulsel?

Lantaran tidak beroperasi, dinas terkait mendapat sorotan dari ketua GMKI Cabang Mamasa, Pampang Tiku.

Kepada wartawan, ia mengatakan, sudah beberapa pekan anak sekola terlunta-lunta menunggu ojek sebab bus sekolah tidak beroprasi.

Belum lagi kata dia, siswa yang memiliki kendaraan dilarang membawa kendaraan ke sekolah, khususnya yang belum mimiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ada Pizza di Hotel MaxOne Sepanjang Oktober, Ini Keistimewaannya

 LSM Nilai Kejaksaan Negeri Mamasa Lamban Tangani Kasus, Begini Reaksi Kajari

Keberadaan Industri Teh di Maros, Dongkrak Kontribusi Sulsel?

“Ini sangat miris karena aset Pemda seharusnya menopang kepentingan masyarakat, namun tidak berfungsi maksimal," ungkapnya, Selasa (8/10/2019) siang tadi.

Jika kendaraan itu rusak lanjut dia, maka seharusnya diperbaiki oleh pihak berwenang, bukan malah diparkir dibadan jalan jadi tontonan pengguna jalan. (*)

Laporan wartawan @sammy_rexta

Sumber: Tribun Timur/Semuel Mesakaraeng

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

A