Dukung Penganggaran Responsif Gender, Apa Dilakukan Pejabat Perencanaan Sidrap?

TRIBUN-SIDRAP.COM, SIDRAP - Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) mengadakan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Rabu (9/10/2019) siang.

Pelatohan ini berlangsung di Ruang Grateks Kantor Bupati Sidrap.

Kegiatan ini dibuka Plt Asisten III Pemkab Sidrap, Andi Faisal, didampingi Kepala DPMDPPA Andi Patahangi.

Manajmen STIE Muhammadiyah Mamuju Sedang Persiapkan Jadi Universitas

Profesor Asal Jepang Kenalkan Bahasa Program Komputer untuk IoT di Unhas

RAMALAN ZODIAK KAMIS 10 Oktober 2019: Sagitarius Ceria, Pisces Dikagumi & Scorpio Kecewa

Hadir juga Fasilitator Gender dan PPRG Provinsi Sulsel Husmirah Husain, dan Kabid Ekososbud Bapplibangda Sidrap, Nasrah Anita.

Pelatihan diikuti para Kasubag Perencanaan OPD dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan se-Kabupaten Sidrap.

Tujuan pelatihan ini untuk memberi pemahaman kepada peserta pelatihan.

Pemaham terkait PPRG dapat menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek askes,.

Juga aspek partisipasi, kontrol, dan dan manfaat dalam pembangunan.

Manajmen STIE Muhammadiyah Mamuju Sedang Persiapkan Jadi Universitas

Profesor Asal Jepang Kenalkan Bahasa Program Komputer untuk IoT di Unhas

RAMALAN ZODIAK KAMIS 10 Oktober 2019: Sagitarius Ceria, Pisces Dikagumi & Scorpio Kecewa

Andi Faisal yang membacakan sambutan Bupati Sidrap mengatakan, perencanaan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

"Ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki. Baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan," ungkapnya.

Ditambahkannya, Pengarustamaan Gender (PUG) harus terefleksikan dalam proses penyususnan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran.

"Hal tersebut untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah menjadi rensponsif gender," kata Faisal.

Lebih lanjutnya mengatakan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada,.

Manajmen STIE Muhammadiyah Mamuju Sedang Persiapkan Jadi Universitas

Profesor Asal Jepang Kenalkan Bahasa Program Komputer untuk IoT di Unhas

RAMALAN ZODIAK KAMIS 10 Oktober 2019: Sagitarius Ceria, Pisces Dikagumi & Scorpio Kecewa

Bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

"Di samping itu penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis," kata dia.