Politik Identitas atau Melawan Kesewenang-Wenangan?

Oleh Fathul Karimul Khair.
Alumnus Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Koran Tribun Timur edisi Jumat, 4 Oktober 2019, menerbitkan satu artikel berjudul Politik Identitas, Mengoyak Kedamaian Bangsa. Dibuat Ibunda Dr Sakka Pati, Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum dan Humaniora LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas).

Di dalamnya berisi gambaran betapa ironisnya keadaan bangsa hari-hari ini. Tidak lama setelah Indonesia merayakan HUT yang ke-74 dan Hari Kesaktian Pancasila, meletus kerusuhan di Wamena yang membangkitkan kembali wacana Papua merdeka. Tak cuma itu, hal lain yang disorot dalam tulisan tersebut adalah gelombang demonstrasi mahasiswa di sebagian kota-kota besar seluruh Indonesia yang sampai menelan korban.

Belakangan diketahui bahwa berita seorang guru yang melontarkan ujaran rasis pada muridnya, hingga kemudian meletuskan satu kerusuhan di Wamena itu, hanyalah hoax belaka. Dalam hal ini, Dr Sakka Pati menyoroti media yang dinilai tidak bijak dalam menyebar berita dan terlambat membuat klarifikasi. Padahal, pada momen-momen HUT RI dan Kesaktian Pancasila, masyarakat seharusnya mampu menghadirkan semangat hidup yang selaras dengan cita-cita mulia UUD 1945.

Selain ketidakbijakan media, kerusuhan di Wamena yang menggandeng wacana Papua Merdeka itu dinilai oleh Ibunda Dr Sakka Pati sebagai akibat dari permainan politik identitas. Beliau bilang bahwa politik identitas yang awalnya menjanjikan nilai-nilai perjuangan emansipatoris, kini telah mengarah pada separatisme, intoleransi, chauvinisme, patriarki, dan autoritarianisme.

Walau agaknya beberapa hal mengganjal, tetapi memang demikianlah politik identitas itu.

Francis Fukuyama, dalam bukunya berjudul ‘Identity: The Demand for Dignity and The Politic of Resentment’, menjelaskan panjang lebar mengenai akar-akar politik identitas dan kait-kelindannya dengan ujaran kebencian.

Menurut Fukuyama, tiap manusia menginginkan kondisi lingkungan tempatnya berada mengenali dan mengakui martabatnya. Kebutuhan ini duduk pada bagian dari diri manusia yang disebut thymos. Jika seseorang diakui nilai dan martabatnya, maka ia akan mendapatkan rasa bangga. Dalam bahasa Fukuyama, thymos mengharapkan isothymia, keadaan di mana ia dikenal dan diakui setera dengan anggota masyarakat lain. Sebaliknya, pelanggaran terhadap thymos seseorang akan menghasilkan kemarahan.

Orang yang dilanggar thymos-nya akan berusaha mati-matian untuk kembali pada posisi isothymia. Namun dalam upaya itu, seseorang dapat tergelincir pada keadaan di mana ia ingin membalas dendam secara berlebihan atau bahkan ingin terlihat lebih hebat daripada orang-orang yang pernah menindasnya.

Fukuyama menyebut keadaan itu sebagai megalothymia. Pada keadaan inilah, seseorang akan menggunakan segala cara, termasuk ujaran kebencian dan kebohongan, untuk menghasut golongan tertentu hingga berujung pada gerakan yang tidak lagi menuntut kesetaraan, tetapi untuk memperlihatkan superioritas kepada orang-orang yang pernah mengabaikan martabatnya.

Inilah yang dimaksud oleh Ibunda Dr Sakka Pati ketika mengatakan politik identitas telah melenceng dari cita-cita emansipatoris mereka. Tetapi, kemudian jadi soal ialah, ‘Siapa yang terlebih dahulu melanggar thymos rakyat Indonesia pada umumnya, sehingga muncul gelombang protes mahasiswa? Siapakah yang duluan menyinggung martabat saudara-saudara mahasiswa Papua di Surabaya?

Kerusuhan di Wamena tak dapat dilepaskan dari tudingan terhadap mahasiswa Papua atas ditemukannya bendera merah putih pada selokan di depan asrama mereka Agustus lalu. Puluhan mahasiswa Papua akhirnya dibawa ke kantor polisi terkait kasus bendera itu sebab dilaporkan oleh satu ormas, namun akhirnya mereka dibebaskan lantaran tak ada bukti.

Tetapi, di media sosial telah begitu cepat tersebar video-video bagaimana mahasiswa Papua itu dituduh, diteriaki, dan diancam dengan ujaran-ujaran rasis. Akhirnya, sampai sebulan lebih setelah peristiwa itu, demonstrasi menjalar nyaris di seantero Papua. Lalu pada momen inilah hoax tentang seorang guru rasis pada muridnya dihembuskan untuk kemudian menjadi api kerusuhan di Wamena.

Begitu pula polemik RUU. Ketika masyarakat sedang sibuk berdebat tentang RUU P-KS, DPR malah secara tiba-tiba mengesahkan RUU KPK dengan segala pasal kontroversinya. Masyarakat tentu kaget dan merasa apa yang sedang mereka ributkan ternyata tidak ditangkap sebagai hal penting oleh wakil mereka di DPR.

DPR boleh beralasan bahwa penundaan pengesahan RUU P-KS justru karena adanya polemik itu, tetapi dengan tiba-tiba mengesahkan RUU yang lebih kontroversial lagi nampaknya bukanlah suatu langkah bijak.

Ketika masyarakat Papua sedang marah dan merasa martabat mereka dilecehkan, ketimbang mengusut pelaku rasisme itu, Presiden malah meminta agar kasus rasis di Surabaya dimaafkan saja. Sementara polisi dan tentara terus mengalir ke Papua untuk menenangkan keadaan yang nyatanya justru makin panas. Hal ini tak jauh berbeda dengan DPR yang seolah tak peka pada polemik dalam masyarakat. Rakyat yang merasa diabaikan kemudian berkumpul dan menjelma sebagai gelombang besar demonstrasi.

Dalam keadaan ini, pandangan-pandangan yang menganjurkan rakyat untuk makin mencintai negara hanya karena momen-momen tahunan, justru ketika negara mempertontonkan ketidakpahaman terhadap persoalan rakyatnya, cuma mungkin lahir di tengah masyarakat yang dari awal sudah sangat chauvinistik.

Kesetiaan pada negara hanya setitik cara menghargai jasa para pahlawan. Tetapi, sepanjang sejarah bangsa yang penuh darah dan air mata ini, apa yang diajarkan para pahlawan adalah perlawanan konsisten pada kesewenang-wenangan penguasa, yang barangkali pada waktu itu kebetulan bernama Hindia Belanda.*