Tiga Pimpinan DPRD Wajo Resmi Dilantik, Ini Nama-namanya

Tiga Pimpinan DPRD Wajo Resmi Dilantik, Ini Nama-namanya

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo resmi dilantik, Senin (7/10/2019).

Adalah Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna (PAN), Wakil Ketua I, Firmansyah Perkesi (Partai Gerindra) dan Wakil Ketua II, Andi Senurdin Husaini (Partai Demokrat).

Ketiganya dilantik berdasarkan SK Gub Sulsel bernomor: 1785/X/THN2019, dan dilantik oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Rico Sitanggang.

Baca: Lowongan Kerja SMA SMK D3 S1 - Indofood Terima Karyawan di Seluruh Indonesia, Syarat & Link Daftar

Baca: Hasil Liga Italia - Juve Gasak Inter, 3 Striker Argentina jadi Bintang. Gol Ronaldo? Lihat Video

Baca: Minyak Goreng Curah Dilarang, Disebut Berbahaya Bagi Kesehatan hingga Bekas Ambil dari Selokan?

Jajaran Forkopimda pun turut hadir pada acara pelantikan pimpinan DPRD Wajo tersebut.

Bupati Wajo, Amran Mahmud dalam sambutannya berharap, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Wajo yang defenitif, mampu menjalankan 3 fungsi utama anggota dewan.

"Kepemimpinan DPRD sangat menentukan keberhasilan menjalankan 3 fungsi DPRD dalam pemerintahan ke depannya," katanya.

Selain itu, dirinya pun mengapresiasi langkah dewan dalam meredam gelombang demontrasi dan menampung seluruh aspirasi demonstran beberapa waktu lalu.

"Kita akan membangun komitmen kebersamaan, cek and balance, dan good goverment, dan bersama-sama mewujudkan visi misi kita selama 5 tahun ke depan," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna pun berharap, seluruh legislator DPRD Wajo mampu bekerjasama dalam mengawal aspirasi masyarakat.

"Marilah kita bersama-sama mengawal aspirasi warga, dan terima kasih kepada seluruh undangan, dan Forkopimda," katanya.

Penyebab Jadwal Pelantikan Pimpinan Defenitif DPRD Wajo Diundur

Jadwal pelantikan pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, diundur.

Sebelumnya, dijadwalkan pada Rabu (2/10/2019), lalu diundur pada Senin (7/10/2019) mendatang.

TERPILIH KEMBALI, Berkebaya Kuning Aktris Nurul Arifin Dilantik Jadi Anggota DPR, Ini Profilnya

KRONOLOGI Ibu Hamil Kena Tembakan saat Tidur Pulas di Rumahnya saat Demonstrasi di Kantor DPR

Benarkah Karena Ingin Nyapres 2024? Puan Maharani Putri Megawati Milih Ketua DPR Ketimbang Menteri

Kunjungi Radio Banua Malaqbi Mamuju, Direktur BPIP Bahas Pentingnya Pancasila di Ruang Publik

Minus Demokrat, Fahruddin Rangga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel

"Jadwal pelantikan pimpinan defenitif diundur, nanti tanggal 7," kata Kabag Legislasi dan Persidangan DPRD Wajo, Zainal Hayat, Selasa (1/10/2019).

Menurutnya, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akibat keterlambatan SK pengangkatan dari Gubernur Sulawesi Selatan.

" Baru selesai SKnya dan kita jemput hari ini, dan kita butuh persiapan sebelum pelantikan, jadi kita sepakati tanggal 7 nanti," katanya.

Terkait pembahasan alat kelengkapan dewan, akan menyesuaikan pascapelantikan pimpinan defenitif.

Diketahui, pimpinan DPRD Wajo yang diusul adalah Andi Muhammad Alauddin Palaguna, sebagai Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi sebagai Wakil Ketua I dan Andi Senurdin Husaini sebagai Wakil Ketua II. (TribunWajo.com)

Hari Kesaktian Pancasila, SAPMA PP Unjuk Rasa di Kantor DPRD Wajo, Ini Tuntutannya

Bertepatan pada Hari Kesaktian Pancasila, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Cabang Wajo berunjuk rasa di Kantor DPRD Wajo, Selasa (1/10/2019).

Mereka menyuarakan terkait adanya ketimpangan di Pasar Tempe, pasca-kebakaran pada Sabtu (24/8/2019) lalu.

Menurutnya, terdapat pedagang yang memiliki SK, tapi hingga pembagian lapak smeentara di pasar darurat usau dibagikan, tak kunjung mendapatkan tempat.

"Kamie dapatkan informasi, bahwa jumlah pedagang sebelumnya cuma 400, tapi bertambah menjadi 700 jumlah pedagang," kata Ketua SAPMA PP Kabupaten Wajo, Andi Rabithal Ikhsan Fauzi.

Olehnya, mereka meminta pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangang Kabupaten Wajo untuk menertibkan dan melakukan pengundian ulang.

"Pihak pemerintah sebaiknya memprioritaskan para korban pedagang Pasar Tempe, pada pengundian yang akan dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, salah satu masyarakat yang bermukim di sekitar Pasar Tempe, Edil Adhar menyebutkan, pengalihfungsian jalan menjadi pasar mengakibatkan akses kendaraan lumpuh dan mematikan usaha masyarakat sekitar pasar tersebut.

"Pemerintah sebaiknya melakukan penataan ulang pasar darurat, agar memberi ruang untuk aktivitas lalu lintas masyarakat sekitar," katanya.

Diketahui, massa yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Wajo diterima langsung oleh anggota DPRD Wajo, Junaidi Muhammad.

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: