Tribun Wiki
Kontroversi UU KPK, Jokowi Didesak Keluarkan Perppu, Apa Itu Perppu? Ini Arti dan Fungsinya
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Ina Maharani
lihat foto
Gugat ke MK
Terkait dengan kontroversi UU KPK, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, berencana akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Alasan gugatan yaitu soal kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU tentang KPK.
"Sedang disiapkan bahannya. Ini nampaknya memang sepele, tapi sebenarnya sangat mengena sekali," kata Boyamin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu.
Boyamin menilai sidang pengesahan RUU KPK yang digelar di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9) lalu, tidak sah.
Alasannya, sidang tersebut hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR meskipun berdasarkan daftar hadir sidang ada 298 anggota membubuhkan tanda tangan.
"Secara fisik yang hadir hanya 80 orang, itu sama saja tidak memenuhi kuorum. Artinya sidang itu ilegal atau tidak sah," sebut Boyamin.
Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin rapat paripurna wajib memperhatikan kuorum. Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.
"Total anggota DPR itu 560 orang, sehingga 80 anggota dewan yang hadir itu juga tidak sampai setengahnya," sebutnya.
Boyamin meminta agar MK mengabulkan gugatan mengenai sidang pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kehadiran fisik anggota DPR.
Ia mengatakan, jika gugatan itu dikabulkan MK, MAKI pun akan menggugat pansus angket RUU KPK yang selama ini tingkat kehadirannya di bawah 100 orang. "Akan kita gugat semuanya, anggota DPR berikut pansus," tegasnya.
Apa itu Perppu?
Dilansir dari wikipedia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Perppu ditandatangani oleh Presiden.
