Pemda se-Sulbar Terima Opini WTP, Gubernur: Ini Bukan Capaian Akhir
Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mewakili pemerintah pusat kepada Seketaris Provins
Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan jajaran Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari pemerintah pusat, Jumat (4/9/2019).
Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mewakili pemerintah pusat kepada Seketaris Provinsi Dr Muhammad Idris dan bupati se Provinsi Sulawesi Barat.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Provinsi Sulawesi Barat Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, siang tadi, disaksikan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar Fahma Sari Fatma.
Baca: Mempelai Wanita Perlakukan Ibu Mertua Seperti Penjahat di Pesta Pernikahan, Irma Mahamud Blak-blakan
Khusus Pemprov Sulbar, selain meraih Piagam Penghargaan opini WTP. Juga mendapatkan Plakat Penghargaan atas capaian opini WTP lima kali berturut-turut, sejak 2014 hingga 2018.
Penyeragan penghargaan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 2019.
Ali Baal Masdar mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut diberikan kepada seluruh daerah yang telah memperoleh opini yang terbaik, yakni WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca: Paket Sembako Mulai Rp 50 Ribu di Lotte Mart Panakukkang
Mewakili pemerintah pusat, mantan Bupati Polman dua periode itu menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh Pemda di Sulbar atas raihan WTP LKPD 2018.
"Sangat bersyukur bagi kita semua, karena seluruh Pemda di Sulbar mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018. Apresiasi khusus kepada jajaran Pemprov Sulbar atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut sejak 2014 sampai 2018,"kata Ali Baal.
Ke depan kata Ali Baal, masih ada yang harus dilanjutkan setelah opini WTP yang diberikan BPK, antara lain menjawab temuan, rekomendasi dan saran-saran perbaikan yang belum selesai, menyusun tata kelolah pemerintahan yang makin baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca: Video Detik-detik Jembatan Runtuh Timpa 3 Warga Lalu Tewas, Diduga Akibat Topan Mitag dan Gempa
"Opini WTP bukanlah capaian akhir, namun hasil akhir yang ingin kita capai tentunya kesejahteraan masyarakat Sulbar,"pungkas ABM.
Ali Baal menjelaskan, opini WTP tidak serta merta merupakan jaminan tidak adanya pemborosan, penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
Untuk itu, orang nomor satu di provinsi ke-33 di Indonesia itu mengajak seluruh bupati dan pejabat daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mulai dari penyusunan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan.
"Dengan pengawasan yang kuat di Pemda, kita berharap adanya peningkatan kualitas laporan dan pengelolaan keuangan daerah,"tutur Ali Baal.
Baca: Download MP3 Lagu Baru Super M Jopping, Cek Lirik dan Terjemahannya, Sudh Ditonton 3 Juta Kali Loh
Dia juga meminta seluruh bupati dan pejabat daerah untuk bermitra dengan baik Kanwil DJPb Sulbar, untuk konsultasi atau diskusi, baik formal maupun non formal.
Ali Baal juag berharap setelah rakor tersebut, seluruh Pemda mempercepat pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai DAK fisik dan dana desa, sehingga anggaran yang disediakan pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
