Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Farid Wajdi mengatakan alokasi dana terbesar anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar atau Pilwali Makassar 2020 mendatang diperuntukan penyelenggara atau panitia Pemilu.

"Pada aspek honorium adhoc itu yang paling besar lebih Rp 20 M. Kalau kita 170 jadi hampir 1/3 nya adalah adhoc. Kemudian pembiayaan tipicalitas Pemilu logistik, rekapitulasi," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Tak hanya itu, item lain yang memakan dana anggaran pemilu juga paling besar adalah pemuktakhiran data pemilu yakni di dalamnya ada Petugas Pemuktahiran Data Pemilu.

Adapun angka anggaran yang telah disepakati Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Pemkot Makassar senilai Rp 78 miliar.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh
KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.

Angka itu lebih kecil dibanding usulan KPU sebelumnya senilai Rp 90 miliar lebih.

Meski menurun Farid menilai angka realistis.

Adapun besaran anggaran itu dengan asumsi tujuh pasangan calon, maksimun tiga partai Politik tiga dan empat calon perseorangan.

Setelah penandantangan NPHD, KPU selanjutkan fokus pada pemuktahiran data pemilu.

"Saat ini berjalan terus di KPU dua hal pemuktahiran data pemilu berkelanjutan. Setelah ini hal pertama yang kami lakukan ada merespon kembali data pemilu yang tercecer," sebutnya.

"Ada DPK kami 80 ribu yang harus disingkronisasi dengan Disdukcapil," lanjutnya. 

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU

 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar, menyatakan, KPU menerima dana hibah Rp 87 miliar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 2020.

Dari Rp 78 miliar tersebut, katanya, sekitar Rp 20,9 miliar digunakan untuk honorarium penyelenggara adhoc, lalu pengadaan serta distribusi logistik senilai Rp 8 miliar.

Sementara untuk sosialisasi, lanjut Gunawan, sekitar Rp 3 miliar, pemutakhiran data Rp 5,5 miliar.

"KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp 96 miliar menjadi Rp 78 miliar," kata Gunawan, Selasa (1/10/2019).

Ia menjelaskan, kurangnya nilai pengajuan awal disebabkan beberapa faktor yaitu, pemangkasan biaya sosialisasi, semula Rp 10 miliar menjadi Rp 3 miliar.

Kemudian hilangnya anggaran pemungutan suara ulang (PSU) yang sebenarnya sangat krusial, dan dikuranginya jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan terpotongnya anggaran pencalonan.

"Namun kami pertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada, seperti di data, teknis, dan logistik," Gunawan menambahkan.

Gunawan memberikan contoh, mengurangi anggaran pada kuantitas bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman para penyelenggara adhoc.

"Atau memangkas biaya pemuktahiran data bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik," ungkap Gunawan.

Kemarin, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, dan Ketua Bawaslu Makassar Nursari, masing-masing didampingi komisior KPU dan Bawaslu melakukan penandatanganan NPHD Pilwali 2020 di Rujab Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Selasa (1/10/2019) malam.

Pemkot Makassar Serahkan Hibah Rp 78 Miliar

 Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb akhirnya meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020 mendatang.

Penandatanganan ini berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Kota Makassar, Selasa (1/10/2019).

Hadir dalam penandatanganan itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.

Karier Politik Puan Maharani Tanpa Batu Kerikil, dari Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Ketua DPR RI

 Selama Oktober PSM Jalani 6 Laga, 2 Diantaranya Laga Tunda

Doa Istri Soal Dosa & Fitnah, Putra SBY Ibas Yudhoyono Dilantik Lagi Jadi Anggota DPR AHY Dampingi

Sekertaris Kesbangpol Kota Makassar, Ahmad Namsum mengatakan, dana hibah atas penyelenggaraan Pilwali Makassar 2020 mendatang itu disepakati sebesar Rp 78 miliar untuk KPU Makassar.

Selain KPU, Pemkot Makassar juga memberikan dana hibah ke Bawaslu Makassar sebesar Rp 19.3 miliar.

"Sudah disepakati bersama. Memang awalnya KPU mengusulkan 90 miliar, tapi setelah di verifikasi Pemkot Makassar menyetujuinya sebesar Rp 78 miliar," katanya.

Menurutnya, biaya ini setelah dilakukan kajian, sesuai dengan data petugas, dana operasional, serta keamanan.

"Jadi ini sesuai dengan hasil kajian bersama," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemilihan Wali Kota Makassar akan dilaksanakan 2020 mendatang.

Namun sampai saat ini belum ada penetapan dari Pemerintah Kota Makassar mengenai anggaran pesta demokrasi tersebut.

Padahal hari ini 1 Oktober merupakan masa deadline penandangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah Kota Makassar belum menyepakati anggaran untuk penyelenggaran Pemilihan Wali Kota tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian pesersi terkait anggaran pada kedua pihak.

"Belum ada kesepakatan soal anggaran yang diusulkan. Padahal kami sudah 4 kali melakukan rasionalisasi dan belum ada kesepakatan," kata Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari kepada Tribun.

Menurutnya, dalam pembahasan usulan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah.

Sebenarnya sejak kemarin sudah mulai alot. Bahkan harus dipending beberapa menit karena adanya ketidak kesepatan soal usulan anggaran itu.

Semula KPU mengusulkan anggaran Rp 75 miliar. Setelah berubah menjadi Rp 96 miliar.

Namun setelah dikoreksi usulan itu angkanya kembali turun menjadi Rp 90 milliar lebih atau dipangkas sekitar Rp 6 miliar.

Dana Rp 90 miliar diajukan meliputi beberapa item, salah satunya kegiatan rapat pembentukan panitia adhoc, pengadaan kebutuhan logistik.

Juga pemuktahiran data, honor petugs PPK, PPS dan KPPS serta berapa item lainnya. (*)

Baca: Sindiran Keras Fahri Hamzah untuk KPK di ILC TV One Andai KPK Koordinasi Presiden, Korupsi Tuntas!

Baca: Kumpulan Gambar DP WhatsApp, Ucapan Hari Batik Nasional, Sejarah dan Kenapa 2 Oktober

Baca: Puan Maharani Ketua DPR, Gimana Prananda Prabowo, Anak Megawati yang Jarang Tampil di Publik? Profil

Baca: Sebab Hotman Paris Show Dipandu Melaney Ricardo Dihentikan KPI Usai Nikita Mirzani Vs Elza Syarief

Baca: Asal Usul Hari Batik Nasional, Sejarah Batik yang Pernah Diklaim Malaysia, Hari Ini di Google Doodle

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

A

Baca: La Nyalla Mattalitti Kini Ketua DPD RI, Dulu Janji Potong Leher Jika Jokowi Kalah dan Prabowo Menang