Lima Daerah di Sulsel Belum Teken NPHD untuk Biaya Pilkada 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mencatat sudah ada tujuh daerah telah merampungkan penandatangan naskah perjanjian dana hibah (NPHD) biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Ketujuh daerah tersebut diantaranya KPU Kabupaten Luwu Utara. Penandangan NPHD dengan Pemenrintah Daerah (Pemda) setempat pada 27 September lalu dengan total anggaran disepakati Rp 30.3 M.

Mantan Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna Wafat, Pernah Teteskan Air Mata untuk Presiden Jokowi

Konflik Sosial Wamena, Pengungsi Alami Trauma Mendalam

Festival Salo Karajae Parepare, Ada Lomba Tarik Tambang Antar Perahu

Ananda Badudu: Saya Tidak akan Lari Kalau Dipanggil, Saya Bukan Pinokio, Sindir Siapa Nih?

Komentar Ayu Ting Ting Sahabat Ruben Masuk Nominasi Wajah Tercantik 2019 Saingannya Jennie BLACKPINK

Lalu KPU Kabupaten Gowa pada 29 September 2019 lalu dengan menyepakati total anggaran Rp 60 M. Disusul KPU Luwu Timur 30 September dengan total anggaran Rp 31, 4 M.

Kemudian KPU Toraja Utara. Penandatangan NPHD bersama Pemda setempat dilaksanakan 30-9-2019 dengan anggaran disepakati Rp 30.8 M

Selanjutnya KPU Bulukumba, penandatangan NPHD 1 Oktober 2019 dengan total anggaran Rp 27.5 M.

Lalu KPU Makassar 1 Oktober,total anggaran Rp 78 M. Sementara Tana Toraja penandatangan NPHD juga 1 Okt 2019. Total anggaran Rp. 29.999.962.000.

"Masih ada lima daerah belum yaitu Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, dan Selayar," kata Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya.

Senada disampaikan Humas KPU Sulsel Asrar Marlang. Menurutnya ada lima daerah yang belum teken NPHD.

"Untuk Soppeng dan Maros Insha Allah besok sudah lakukan penandanganan. Kecuali Pangkep Barru dan Selayar belum jelas jadwalnya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: