Usai Dibakar, Begini Kondisi Gedung DPRD Bone
Dengan menaiki bangku DPRD Bone, sejumlah mahasiswa meneriakkan revolusi.
Penulis: Justang Muhammad | Editor: Sudirman
TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT- Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Bone, Rabu (25/9/2019).
Mereka masuk dan menduduki ruang rapat paripurna DPRD Bone.
Dengan menaiki bangku DPRD Bone, sejumlah mahasiswa meneriakkan revolusi.
Pelaku Penganiaya Almarhum Ahmad di Bangkala Tak Ditahan
VIDEO; Bangunan di Kota Makassar Mesti Punya SLF, Begini Cara Pengurusannya
Ratusan Mahasiswa Toraja Demo di DPRD, Ini Tuntutannya
Para mahasiswa menyampaikan ketidakpercayaannya ke anggota DPR dan presiden.
Setelah itu, ada oknum yang membakar kursi di pintu masuk DPRD Bone.
Hal itu menyebabkan pintu masuk kantor DPRD Bone terbakar
Setelah sekitar 5 menit, kobaran api di pintu masuk berhasil dipadamkan oleh petugas dengan menggunakan tabung pemadam api dan menyiramkan air.
Pantauan tribunbone.com, massa masih melakukan aksi di halaman kantor DPRD Bone yang berpapasan dengan Stadion Lapatau.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone Baru Unjuk Rasa Hari Ini, Titik Aksi di DPRD Bone
Tak seperti daerah lain yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, Selasa (24/9/2019).
Mahasiswa di Bone baru melakukan aksi, Rabu (25/9/2019).
Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa berkumpul di Lapangan Merdeka Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.
Kemudian menuju titik aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Bone di Jl Kompleks Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Baca: Bupati Bone Syukuran Putranya Anggota DPRD Sulsel di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang
Baca: Gegara Boneka Warna Pink Berisi Ekstasi, Pria Asal Makassar Ini Dibekuk Bea Cukai
Baca: 2 Siswa SMAN 1 Bone Tewas di Maros Aktif di Organisasi Sekolah
"Aksi demonstrasi hari ini dipusatkan di Kantor DPRD Bone," kata Jenderal Lapangan Iwan Taruna dalam rilis tertulis.
Adapun sejumlah tuntunan mahasiswa Bone terkait RUU kontroversial yang digodok DPR dan Pemerintah.