Kebakaran Hutan dan Asap Politik

Oleh: Fathullah Syahrul
Staff di LAPAR Sulawesi Selatan/ Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran

SEBAGIAN daerah di Indonesia diserang asap. Asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kalimatan dan Sumatera. Asap tesebut bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 16 September 2019, pukul 16:00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak (58), Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan
Selatan (178).

Tentu kejadian ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sebab secara umum ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Mulai dari sistem pernapasan, infeksi, penglihatan, dan lain sebagainya.

Bencana yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia sampai hari ini belum ada pemecahan masalahnya. Padahal, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan tak kunjung mendapatkan cara yan solutif.

Salah satu masalahnya ada pada wilayah kerja sama pemerintah dengan masyarakat pada umumnya. Kesadaran akan pencemaran lingkungan yang mesti difokuskan, sebab terasa penanggulangan, pencegahan tidak begitu kuat untuk menyudahi bencana ini.

Bencana ini bak budaya yang sudah turun temurun tiap tahunnya, sehingga dibutuhkan gerakan yang solutif. Branding penanggulangan dan pencegahan sebenarnya sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan bencana ini. Sebab, kita sudah berada pada suasana darurat.

Sehingga, cara-cara penanggulangan dan pencegahan harus diformat ulang. Mendorong masyarakat agar sadar dalam lingkungan.

Mengontrol titik-titik yang rawan kebakaran tiap harinya, bukan pada saat kebakaran lahan dan hutan sudah terjadi baru kita mengontrolnya.

Sinergitas pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan.

Asap Politik

Hari ini, fenomena asap tak hanya dirasakan oleh masyarakat Riau, Kalimantan, dan Sumatera. Asap sedang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yang penulis sebut adalah asap politik.

Polemik tentang Revisi Undang-Undang (RUU) KPK hingga Pemilihan Kepala Daerah menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. Mengapa? Sebab di publik hari ini sedang dibingungkan dengan polemik tersebut.

Pro dan kontra akan revisi UU KPK menjadi sebuah diskursus yang harus diperhatikan bersama-sama. Sebab, KPK adalah lembaga masyarakat yang dalam arti memberantas korupsi dan korupsi adalah musuh seluruh bangsa Indonesia.

Meski revisi tersebut telah memasuki tahap pengesahan tetapi terasa kepentingan yang berpihak para koruptor terasa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya partai politik yang angkat bicara soal revisi ini.

Pun yang kita tahu bahwa yang ikut merivisi UUD tersebut adalah para pemimpin di parlemen yang juga korup.

Terlihat, ada semacam upaya mereka sembuyi dibalik KPK. DPR telah merevisi dan secara umum lebaga eksekutif dalam hal ini Presiden menerima tetapi menolak beberapa pasal dalam revisi UUD tersebut.

Dapat dikata, bahwa lembaga stukrutal mana pun yang datangnya dari pihak yang tidak independen maka hasilnya tidak akan independen. Dapat kita lihat dari fenomena benturan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Terasa revisi UUD KPK ini hanya dijadikan
sebagai permainan elit semata.

Asap Pilkada

Keberpihakan itu penting, tetapi yang paling penting dari sebuah keberpihakan adalah berpihak pada rakyat. Keperpihakan pada rakyat tidak terjadi saat mereka mengatur jalannya pemeritahan.

Tetapi keberpihakan pada rakyat hanya akan terjadi jika mereka menjadi bakal calon. Hal ini mau tidak mau akan kita rasakan, sebab, momentum demokrasi akan kita helat tahun depan yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2020 mendatang. Seluruh kandidat dan partai politik saat ini tengah memanaskan mesin untuk ikut mendorong kader dan para pengusaha di pesta demokrasi itu.

Mungkin saja, partai politik tidak angkat bicara soal kebakaran hutan dan UUD KPK karena, mereka sedang sibuk merancang strategi politik dalam Pilkada. Mereka sibuk memikirkan suaranya tetapi tidak sibuk memikirkan keberlangsungan bangsa ini.

Mengapa demikian? Karena suara lebih penting dari pada keberlangsungan hidup bangsa ini. Penulis melihat, jika suaranya terganggu maka mereka baru akan bicara soal isu-isu strategis di level nasional maupun lokal.

Sekelumit masalah di atas adalah sebuah identifikasi dalam melihat fenomena hari ini, kita sebagai masyarakat tak boleh hanya dijadikan kepentingan bagi mereka yang punya kepentingan individu.

Kepentingan dan keperpihakan adalah milik anak semua bangsa bukan milik para elit. Jika fenomena ini tak mampu diserap secara jernih oleh seluruh masyarakat Indonesia maka asap politik akan semakin besar menerjang tubuh kita. Sehingga, hanya akan menjadi bom waktu bagi kita sendiri.(*)